Komnas HAM Temukan Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi di Kasus Kerangkeng Bupati Langkat

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan temuan terbaru dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman eks Bupati Langkat. Komnas HAM menduga ada keterlibatan anggota Polri yang menjadi pelaku tindak kekerasan di kerangkeng manusia tersebut.

Komnas HAM mendorong adanya penegakan hukum pidana bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas kerangkeng manusia tersebut. Yang mengejutkan, data kematian dari kerangkeng manusia itu dianggap rancu. Data awal hanya tiga orang ternyata ada indikasi korban tewas mencapai enam orang.

"Kami merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sumatra Utara untuk melakukan penegakan hukum pidana," ungkap Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.

Temuan faktual yang dikemukakan Komnas HAM juga menunjukkan dugaan keterlibatan anggota Polri. Namun Komnas HAM tidak menjelaskan secara rinci peran aparat penegak hukum itu.

Keberadaan kerangkeng manusia yang telah berdiri sejak 2010 terungkap pasca Terbit di tangkap KPK atas dugaan korupsi menerima suap proyek infrastruktur. Terbit menampik bahwa kerangkeng itu digunakan untuk perbudakan modern melainkan hanya sebagai tempat penyembuhan bagi para pecandu narkoba.

Pernyataan Terbit bertolak belakang dengan temuan 26 tindak kekerasan dan penyiksaan kepada penghuni dari Komnas HAM. (afr)