Kader Demo Tolak Musda Golkar Papua Barat Daya dan Meminta Turunkan Plt Ketua Golkar Papua Barat Daya

Jakarta - Sejumlah kader Partai Golkar Papua Barat Daya akan melakukan aksi protes di Bandara Deo Kota Sorong menyambut kedatangan rombongan DPP Golkar yang ingin melaksanakan Musda Golkar Papua Barat Daya dengan melanggar Ad - ART Partai Golkar.

Petrus Nauw Sebagai Kader Golkar mengatakan Harusnya DPP Golkar menurunkan Plt Ketua Golkar Papua Barat Daya untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh di Papua Barat Daya. "Sebagai Provinsi Baru saat ini bukan langsung buat mandat boneka DPP Golkar lalu buat Musda memilih ketua Golkar yang sudah disetting siapa yang akan terpilih ini namanya bukan demokrasi lagi tapi Otoriter bentuk dari penjajahan terhadap kader Golkar sendiri di Papua Barat Daya," jelasnya.

Petrus menolak Musda Golkar Papua Barat yang akan di selenggarakan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Senada hal tersebut di tambahkan oleh Kader Golkar John Fatie menegaskan DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Perintah N0. 199/DPP/Golkar/XI/2022 Tanggal 23 November 2023 kepada Lambertus Jiimau Ketua Golkar Papua Barat untuk menyelenggarakan Musda I Golkar Papua Barat Daya hal tersebut tentunya melanggar Juklak No.02/DPP/Golkar/VI/2022 Bab 16 Pasal 75 ayat 1,2 Tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah di daerah pemekaran harusnya di tetapkan seorang Plt Ketua dari satu tingkat di atasnya untuk menyelenggarakan Musda sementara sprin kepada Lambertus Jitmau sebebagai penyelenggara musda mendapat penolakan yang luas dari pengurus maupun kader karena Lambertus Jitmau tidak menunjukan kinerja dan keberhasilan dalam memimpin Partai Golkar Papua Barat.

"Seluruh Kader Golkar Se Papua Barat Daya akan bersatu dan menolak kehadiran Mandat Boneka bentukan DPP Partai Golkar Bandara Deo Kota Sorong dalam rangka akan melaksanakan Musda Setingan di Papua Barat Daya yang tidak demokratis dan Otoriter tidak mendengarkan suara kader di bawah dan berpotensi akan menimbulkan konflik sesama kader Golkar di Papua Barat Daya," katanya.

 Apalagi saat ini Lambert Jitmau yang mau di jadikan Ketua Golkar Papua Barat Daya masih dalam proses hukum di Kejaksaan terkait dugaan kasus Korupsi pengadaan ATK saat menjabat sebagai Wali Kota Sorong, sementara Sekretaris Golkar Papua Barat Silvi Wanma sedang dalam proses hukum di Peradilan di Kejaksaan Sorong. 

"Seharusnya hal hal seperti begini menjadi pertimbangan DPP Partai Golkar dalam mengambil suatu kebijakan strategis tentunya jangan sampai merugikan turunnya suara Partai Golkar di Papua Barat dan Papua Barat Daya nantinya," terang Petrus