Soroti Pendidikan Inklusi Sekolah Umum di Indonesia, Wisnu: Kami Tak Ingin Pelabelan

Makassar, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyoroti implementasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum di Indonesia. Menurutnya, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pertumbuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia berjalan ke arah positif. "Saat ini setidaknya sudah ada 40.928 sekolah di Indonesia yang melaksanakan pendidikan inklusif," kata Wisnu Wijaya. Lanjut Wisnu Wijaya menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Forum Tingkat Tinggi ASEAN atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 di Hotel Four Points, Makassar, Rabu (11/10/2023). "Mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, paparnya, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif baik di jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri maupun swasta," jelasnya. Kata Wisnu, dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya. “Jumlah peserta didik yang menikmati pendidikan inklusi telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2010 dari angka 15 ribu orang menjadi 135 ribu orang pada tahun 2022. Ini tidak lepas juga dari peran sekolah dalam menyediakan guru pembimbing khusus yang mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Kendati demikian, kurang dari 13 persen sekolah yang memiliki pendidik terlatih dalam pendidikan inklusi,” katanya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal itu menekankan, mengingat pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, dia mendorong pemerintah menyediakan anggaran tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga terlatih di sekolah inklusi. “Kami di DPR siap menjembatani Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemensos untuk mendiskusikan kebijakan anggaran yang tepat untuk mendorong lebih banyak tenaga profesional di sekolah inklusi. Kami tidak ingin sekolah inklusi hanya sekadar pelabelan dan formalitas semata,” kata anggota Fraksi PKS itu. Aspek kesiapan infrastruktur sekolah, lanjut Wisnu, dan kesejahteraan guru harus sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. "Tujuan dari pendidikan inklusi yakni untuk memastikan terbukanya dan keberlanjutan akses yang layak bagi semua anak sesuai kebutuhannya mesti betul-betul tercapai," bebernya. (aag)

Soroti Pendidikan Inklusi Sekolah Umum di Indonesia, Wisnu: Kami Tak Ingin Pelabelan

Berita Terkait

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Simak Cara Kilat Aktifkan Kembali PBI BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

Bansos Tak Tepat Sasaran? Lapor Lewat Nomor WA Resmi Kemensos Ini, Bisa Langsung Diproses

DPR Dorong Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan, Pemerintah Diminta Tegakkan TKDN dan Transfer Teknologi

Topik Terkait

Wisnu Wijaya

Dpr Ri

Pendidikan Inklusi

Sekolah

Kemenkeu

Kemensos

Kemendikbud

Sd

Smk

Forum Tingkat Tinggi Asean

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Yogyakarta

Banjir

Surabaya

Jawa Tengah

Aceh