Defisit APBN Kuartal I Pecahkan Rekor, Ternyata Ada Strategi yang Disiapkan

tvOnenews.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal pertama 2026 menjadi salah satu isu ekonomi yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir.

Angka defisit yang mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah untuk periode triwulan pertama. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai kesehatan fiskal Indonesia dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara.

Namun, pemerintah memiliki pandangan berbeda. Alih-alih melihat pelebaran defisit sebagai tanda melemahnya kondisi fiskal, pemerintah justru menganggapnya sebagai konsekuensi dari perubahan strategi pengelolaan belanja negara.

Fokusnya bukan lagi menumpuk pengeluaran di akhir tahun, melainkan mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampak ekonominya dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat dan dunia usaha.

Pendekatan serupa sebenarnya telah diterapkan oleh sejumlah negara maju. Amerika Serikat, misalnya, kerap mempercepat pengeluaran fiskal ketika ingin mendorong pemulihan ekonomi.

Setelah pandemi Covid-19, pemerintah AS menggelontorkan stimulus besar-besaran melalui American Rescue Plan pada awal periode fiskal sehingga aktivitas ekonomi dapat segera bergerak. 

Jepang juga dikenal menggunakan belanja pemerintah secara agresif di awal tahun anggaran untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mendukung investasi sektor produktif. Strategi ini didasarkan pada teori multiplier effect, yakni setiap rupiah atau dolar yang dibelanjakan pemerintah dapat memicu aktivitas ekonomi berlipat ganda di sektor lainnya.

Defisit Besar Disebut Sudah Dirancang Sejak Awal

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN kuartal I 2026 bukanlah sebuah kecelakaan kebijakan. Dalam siniar Youtube Bukan Kaleng-Kaleng, ia menyebut kondisi tersebut memang telah dirancang sejak awal.

“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” kata Dony.
Ia menilai perlu ada pelurusan informasi kepada publik maupun kalangan ekonom agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah.

Menurut Dony, selama bertahun-tahun Indonesia memiliki pola belanja yang cenderung menumpuk pada November dan Desember. Akibatnya, manfaat ekonomi dari pengeluaran negara hanya terasa dalam waktu singkat.

“Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Dony, memilih mengubah pola tersebut dengan mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun. Dengan demikian, proyek pembangunan, program sosial, dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat serta memberikan efek berganda yang lebih panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk menggambarkan logika tersebut, Dony memberikan ilustrasi sederhana.
“Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” katanya.

Pemerintah Pastikan Defisit Tetap Dalam Koridor Aman

Meski defisit melebar, Dony menepis kekhawatiran bahwa pemerintah akan menghabiskan anggaran tanpa kendali hingga memicu lonjakan utang.

Menurutnya, sistem fiskal Indonesia memiliki pagar pengaman yang sangat jelas. APBN hanya dapat dijalankan sesuai ketentuan yang telah disetujui DPR, sementara batas defisit maksimal tetap dijaga pada level 3 persen terhadap PDB.

“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal kedua tahun ini.

“Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ujarnya.

Karena itu, menurut Dony, melihat kondisi fiskal hanya berdasarkan angka kuartal pertama dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang utuh.

Belanja Negara Dinilai Jadi Kunci Mendorong Pertumbuhan

Dony juga menanggapi kritik yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, pandangan tersebut mengandung miskonsepsi dalam memahami sumber pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Dari keempat komponen tersebut, pemerintah memiliki kendali paling besar pada dua instrumen, yaitu belanja negara dan penciptaan iklim investasi.

Karena itu, belanja pemerintah yang produktif justru menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan. Dony mencontohkan pembangunan jalan, bendungan, sistem irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Cina, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” ujarnya.

Bahkan, Dony menilai Indonesia relatif lebih konservatif dibanding banyak negara lain karena tetap menerapkan batas defisit yang ketat.

“Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi catatan menarik di tengah perdebatan mengenai arah fiskal Indonesia. Di saat sebagian ekonom melihat defisit sebagai peringatan dini, pemerintah justru memandangnya sebagai konsekuensi dari strategi percepatan pembangunan yang dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi lebih besar sepanjang tahun. (udn)