Bukan Sekadar Pintu Perlintasan, PLBN Papua Disiapkan Buka Konektivitas Ekonomi hingga Pedalaman

tvOnenews.com - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selama ini identik dengan gerbang keluar-masuk orang dan barang dari Indonesia menuju negara tetangga. Namun, fungsi tersebut mulai diarahkan lebih jauh, terutama di kawasan perbatasan Papua.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendorong agar keberadaan PLBN tidak berhenti sebagai fasilitas pemeriksaan dan perlintasan. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pintu pembuka konektivitas ekonomi dari kawasan perbatasan menuju wilayah pedalaman Papua.

Arah baru itu dibahas BNPP RI dalam Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (1/10/2026). Forum tersebut turut melibatkan BP3OKP, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, TNI, Polri, dan BIN.

PLBN Papua Didorong Jadi Penghubung Ekonomi

Dari perspektif pengelolaan perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga PLBN yang telah beroperasi di Papua. Ketiganya yakni PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.

Menurut Nurdin, keberadaan ketiga PLBN tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan wilayah yang lebih luas. Artinya, pembangunan perbatasan tidak cukup hanya membangun fasilitas untuk mengatur arus keluar-masuk orang dan barang.

“Pembangunan perbatasan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembangunan titik exit-entry, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membuka keterhubungan ekonomi di wilayah pedalaman Papua, khususnya dengan Papua Nugini,” ujar Nurdin, melansir dari laman resmi, Jumat (02/10/26).

Konsep tersebut menempatkan PLBN sebagai titik awal konektivitas. Dari kawasan perbatasan, akses kemudian perlu diteruskan menuju wilayah pedalaman sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terputus hanya karena kondisi geografis.

Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur perbatasan diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Pergerakan orang dan barang secara legal dapat berjalan beriringan dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.

Konektivitas Harus Berjalan Bersama Pemberdayaan

Pengembangan konektivitas, kata Nurdin, tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial yang dihadapi masyarakat perbatasan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan warga Papua di Papua Nugini yang memiliki keinginan untuk kembali ke wilayah asal. Di sisi lain, pembangunan juga perlu memperhatikan hak masyarakat adat dan hubungan mereka dengan tanah ulayat.

Nurdin mencontohkan kawasan Yetetkun. Di wilayah tersebut terdapat aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu rujukan dalam merancang pembangunan perbatasan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Pendekatan kekeluargaan dan pemanfaatan komunitas adat perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi gesekan di tingkat masyarakat dapat diminimalkan sekaligus memperkuat proses reintegrasi warga yang kembali ke wilayah asalnya,” kata Nurdin.

Menurut dia, hubungan kekeluargaan serta keterikatan masyarakat Papua di Papua Nugini dengan komunitas adat dan tanah ulayat di wilayah asal dapat menjadi modal sosial dalam proses pemulangan secara sukarela.

Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Jalan, fasilitas perbatasan, dan konektivitas tidak hanya dibangun sebagai infrastruktur, tetapi harus terhubung dengan kebutuhan ekonomi dan kehidupan warga.

Dari Gerbang Negara Menjadi Pintu Ekonomi Pedalaman

Dalam kerangka tersebut, PLBN menjadi salah satu titik awal untuk membuka akses masyarakat terhadap kawasan perbatasan. Tantangannya adalah memastikan akses tersebut dapat diteruskan hingga wilayah pedalaman.

Konektivitas dari kawasan PLBN menuju daerah sekitar perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran PLBN bukan hanya memberikan akses perlintasan secara legal menuju negara tetangga, tetapi juga mulai membuka ruang bagi pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” tegas Nurdin.

Kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan sendiri tidak berhenti pada akses perlintasan. Aspek permukiman, lingkungan, dan aktivitas ekonomi juga menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan.

Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan kawasan permukiman yang layak dan terintegrasi dengan kawasan di negara tetangga menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang terpadu.

Melalui sinkronisasi RAPPP 2025–2029, BNPP RI menempatkan pengelolaan perbatasan sebagai bagian dari agenda pembangunan Papua yang lebih luas. PLBN tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai gerbang negara, tetapi manfaatnya diharapkan meluas menjadi penghubung antara kawasan perbatasan, masyarakat, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi di pedalaman.

Dengan demikian, pembangunan PLBN Papua tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang masuk dan keluar wilayah negara. Infrastruktur tersebut diarahkan menjadi bagian dari upaya membuka akses ekonomi, memperkuat konektivitas masyarakat, dan mendorong kawasan perbatasan menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam pembangunan Papua. (udn)