Praperadilan Ditolak, Kejati Jabar Buka Peluang Jemput Paksa

Jakarta, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri (PN) Bandung menolak gugatan praperadilan terkait status tersangka terhadap Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin. Diketahui, Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022–2025 dengan nilai kerugian negara diperkirakan capai Rp18 miliar. Perkara tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024. Perkara tersebut turut menetapkan dunia orang tersangka yang berinisial IM dan AF. "Menyatakan penetapan yang dilakukan termohon (Kejati Jabar) telah sah dan berdasarkan hukum," ujara Hakim Tunggal PN Bandung, Dede Halim dalam sidang putusan dikutip Jumat (9/10/2026). Lantas putusan itu membuka ruang langkah penjemputan paksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terhadap Syaefudin jika didapati kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Kepastian mengenai kelanjutan proses hukum tersebut disampaikan Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP GMHI) di Bandung. Kejati Jabar menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan tidak ada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Proses hukum masih berlangsung dan tidak ada penghentian perkara. Pemohon praperadilan sudah ditolak, dan tim penyidik Pidsus saat ini sedang melengkapi berkas administrasi sesuai pertimbangan hakim," kata Nur Sricahyawijaya. Di sisi lain, publik menyorot terkait ketidakhadiran tersangka dalam panggilan penyidik sebelumnya. Kejati menegaskan bahwa mekanisme upaya paksa dapat ditempuh apabila tersangka terus tidak kooperatif setelah melalui prosedur pemanggilan yang sah. "Apabila setelah pemanggilan patut hingga tiga kali tersangka tetap tidak kooperatif, tim penyidik tentu mempertimbangkan untuk melakukan upaya paksa," tegasnya. Artinya, setelah jalur praperadilan tidak membuahkan hasil, tantangan berikutnya bagi Syaefudin adalah memenuhi proses pemeriksaan yang tengah dijalankan penyidik. Kejati Jabar juga mengungkapkan bahwa permohonan pencegahan ke luar negeri telah diajukan kepada pihak keimigrasian sejak penetapan tersangka. Langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi penyidik dalam menangani perkara. Kejati turut menyebut proses pemeriksaan pejabat daerah masih memerlukan pemenuhan persyaratan administratif serta keterangan ahli dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sementara, Sekjen DPP GMHI, Ade Irfan menilai masyarakat Indramayu membutuhkan kepastian mengenai arah penanganan perkara yang telah menyita perhatian publik. "Kami mempertanyakan langsung kepastian hukum perkara ini. Masyarakat Indramayu menantikan penegakan hukum. Jangan sampai ada kesan perkara ini jalan di tempat," ujarnya.(raa)

Praperadilan Ditolak, Kejati Jabar Buka Peluang Jemput Paksa

Berita Terkait

Soal Dugaan Keracunan Makanan di 88 Seoul Paskal Bandung, GM Operasional: Pihak Manajemen Sudah Bertemu Sejumlah Korban

Wali Kota Bandung Buka Suara soal Kasus Dugaan Keracunan di Restoran Korea 88 Seoul Paskal, Singgung soal Pengelolaan Dapur

IDI Jabar Gelar Pengobatan Gratis di Bandung, Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Permasalahan THT

Restoran Korea 88 Seoul Paskal Bandung Pastikan Pelanggan Terdampak Ditangani, Kasus Dugaan Keracunan Didalami

Topik Terkait

Bandung

Pn Bandung

Kejati Jabar

Dprd Indramayu

Saksikan Juga

Usai Disidak DPR, Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar

Lansia Tewas Tercebur Sumur, Korban Alami Luka Benturan di Kepala

Bertaruh Nyawa, Melawan Batas Kemampuan Fisik dan Mental di Kedalaman Laut

WNA jadi Korban Perampokan, Mobil Dibobol, Uang Rp1,3 M Raib

Mobil Damkar Terguling Hendak Menuju Lokasi Kebakaran, Dua Personel Tewas

Heboh! Napi Bayar Rp250 Juta Agar Bisa Pegang HP di Penjara

Viral

Yogyakarta

Surabaya

Viral

Karhutla

Jawa Tengah