Komisi B DPRD Bakal Panggil Maskapai soal Sengkarut Pengelolaan Pesawat Pemkab Mimika

Mimika, Papua - Komisi B Mimika Papua sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan dan Bagian Aset Daerah. Direncakan hari Jumat (12/8/2022) Komisi B bakal memanggil Asian One Air untuk mencari solusi terhadap utang yang sudah diaudit BPK.

“Sesuai rekomendasi BPK yaitu untuk melunasi hutang sebesar Rp21 miliar terhadap aset pemerintah yang digunakan oleh operator Asian One Air, Karena ini adalah kepemilikan daerah, maka DPRD sebagai lembaga pengawas merasa perlu untuk menangani kasus ini agar bisa diselesaikan,” kata Ketua Komisi B Mimika, Nurman Karupukaro, Kamis (11/8/2022).

Nurman menjelaskan, jika memang kontrak dengan Asian One Air sudah selesai maka mekanisme sepenuhnya diserahkan pada Dinas Perhubungan dan Bagian Aset Pemkab Mimika,sehingga nantinya bisa kembali berkontraksi dengan Asian One Air atau diserahkan ke operator lain.

“Kita ini hanya berpatokan pada hasil audit BPK terhadap LKPJ Bupati tahun 2021. Karena sudah diangkat pada saat Rapat Paripurna, maka komisi B yang tupoksinya pengawasan pada bidang ekonomi merasa perlu mendengarkan keterangan dari Dinas Perhubungan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan, kami berkesimpulan bahwa kami juga harus mendengarkan keterangan dari pihak Asian One terhadap masalah ini,” jelas Nurman.

Nurman menegaskan, DPRD bukan untuk mencari kesalahan orang atau mematikan karakter orang. Pengawasan pesawat Pemkab Mimika ini murni menyangkut utang piutang antara pemerintah dan operator yang menggunakan aset daerah.

“DPRD sebagai pengawas, jelas punya tupoksi kerja. Fungsi pengawasan itulah yang kami lakukan. Dalam hal ini DPR perlu tahu perjanjian ini menguntungkan atau tidak, dari awal peruntukannya seperti apa, dan masyarakat dapat apa, kami sebagai wakil masyarakat patut bertanya dong,” ungkap Nurman Karupukaro.

Nurman melanjutkan, pesawat dan helikopter merupakan aset daerah yang membuat pelayanan untuk masyarakat. Perlu DPRD melakukan pengawasan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah. (dts/ebs)