Ortu Siswa Jabar Catat Syarat Kriteria Dapat Jaminan Sekolah Swasta Gratis dari Pemprov

tvOnenews.com – Impian besar dari puluhan ribu orang tua murid di wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk melihat anak-anak mereka mengenyam pendidikan di bangku SMA negeri kini terancam kandas.

Berdasarkan data resmi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026, ditemukan adanya indikator ketimpangan yang cukup masif, di mana puluhan ribu siswa diprediksi kuat tidak akan sanggup tertampung di dalam ekosistem sekolah negeri akibat keterbatasan kuota daya tampung.

Kendati berada di bawah bayang-bayang situasi pelik tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak perlu panik secara berlebihan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung memasang badan dan memberikan jaminan bahwa negara akan tetap hadir untuk menanggung seluruh biaya pendidikan para siswa tersebut melalui skema kerja sama taktis dengan sejumlah lembaga sekolah swasta.

Peta jalan ini diambil demi memastikan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Jabar tetap terpenuhi tanpa pengecualian.

Dedi menegaskan, seluruh komponen biaya pendidikan bagi siswa yang terpaksa masuk ke sekolah swasta mitra pemerintah tersebut akan sepenuhnya dikaver oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, terhitung mulai tahun ajaran 2026/2027 mendatang.

"Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ungkap Dedi Mulyadi, Sabtu (13/6/2026).

Melalui ketukan palu kebijakan ini, pria yang akrab disapa KDM tersebut mengungkapkan bahwa pihak orang tua murid dipastikan tidak akan lagi dibebani oleh urusan finansial atau biaya pendidikan bulanan bagi anak mereka yang masuk ke sekolah swasta yang telah terikat nota kesepahaman dengan Pemprov.

"Orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi," tegas Dedi Onsu memberikan rasa aman kepada para wali murid.

Meskipun meluncurkan program jaring pengaman pendidikan skala besar, Dedi menggarisbawahi bahwa tidak semua sekolah swasta yang berdiri di Jawa Barat otomatis akan masuk ke dalam skema pembiayaan gratis tersebut.

Pihak otoritas pemerintah daerah dipastikan bakal menerapkan proses seleksi ketat dengan mempertimbangkan standarisasi sekolah serta batas kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Itu tidak termasuk sekolah swasta favorit yang mahal. Kan ada tuh sekolah swasta yang SPP-nya jutaan rupiah. Kita nggak mungkin tanggung biayanya," kata mantan Bupati Purwakarta tersebut meluruskan asas keadilan anggaran.

Selain pembatasan klaster sekolah, bantuan dana pembiayaan ini secara regulasi hanya akan diberikan khusus kepada para calon murid yang tercatat telah mengikuti seluruh rangkaian proses administrasi PCMB.

Dedi menyebut, jajaran panitia dan otoritas terkait sebenarnya sudah memberikan kelonggaran waktu yang sangat cukup bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri, termasuk kebijakan memperpanjang masa pelaksanaan PCMB akibat sempat terjadinya berbagai kendala teknis di sistem.

"Jadi dengan catatan kami akan tanggung biaya sekolah swasta bagi siswa yang sudah terdaftar di PCMB. Sudah kami beri kesempatan untuk daftar di PCMB sebagai pemetaan terkait pembyaannya. Bahkan sudah kami perpanjang masa PCMB," terangnya mendetail.

Di akhir penjelasannya, Dedi Mulyadi kembali mewanti-wanti bahwa urusan keterbatasan kursi di sekolah negeri jangan sampai dijadikan alasan pembenar atas terputusnya akses masa depan pendidikan anak bangsa.

Baginya, pemerintah memegang mandat konstitusi yang wajib dipenuhi untuk menjamin seluruh warga negara memperoleh layanan edukasi yang bermutu.

"Kami berkomitmen bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta dua-duanya sama mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi," pungkas Dedi Mulyadi menutup keterangannya secara optimistis.