Gebrakan KDM soal Arah Pembangunan pada 2027: Tuntaskan Layanan Dasar hingga Konektivitas Wilayah

Kota Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan DPRD Provinsi Jabar.

KDM menyampaikan hal itu saat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Pasca rapat paripurna, KDM membicarakan arah pembangunan pada 2027. Ia mengatakan bahwa pemenuhan berbagai layanan dasar akan dirampungkan sehingga menjadi fokus Pemprov Jabar.

KDM menambahkan, pemenuhan berbagai layanan dasar yang dituntaskan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Ia berpendapat tahap perampungan sejumlah program prioritas dikerjakan selama masa pemerintahannya di tahun 2027.

"2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," kata KDM dalam keterangan resminya, Kamis (6/8/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu menuturkan, layanan pendidikan menjadi kewajiban provinsi, di antaranya tingkat SMA/SMK di Jabar. Ia menginginkan hal ini bisa selesai dengan sempurna.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi mengungkapkan target lain dari Pemprov Jabar. Ia memahami tak sedikit masyarakat di Jawa Barat belum menikmati akses listrik.

Berdasarkan dari data sebelumnya, sekitar 500.000 warga di Jabar sebelumnya belum mendapat akses aliran listrik. Namun hingga kini jumlah tersebut terus menurun dan Pemprov Jabar menargetkan hal itu dituntaskan pada 2027.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari data 500 ribu orang selesai. Jadi, benar-benar Jabar Caang," cetusnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan prioritas utama selain pendidikan dan layanan listrik. Pembangunan infrastruktur menjadi pusat perhatiannya.

Kata dia, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk konektivitas jalan dari tingkat nasional hingga desa. Ia meyakini akses transportasi yang mumpuni menjadi kunci pemerataan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," katanya.

Lanjut KDM, fungsi dari pembangunan infrastruktur tidak hanya membangun jalan. Ia memahami hasil tersebut dapat membahagiakan masyarakat.

Akan tetapi, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan akses yang layak. Ia menginginkan pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya dapat dinikmati dengan lancar.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," ucapnya.

KDM kemudian tidak hanya membicarakan pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah. Program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang tengah digencarkan diharapkan dapat selesai.

Ia menambahkan, penyelesaian program rutilahu menjadi bagian dari sasaran utama dalam kebijakan anggaran pada 2027.

"Jadi, aspek-aspek inilah menjadi fokus kita di 2027 nanti," tukasnya.

(hap)