LKPD dari 38 Pemerintah Daerah Diserahkan Serentak oleh Gubernur dan Kepala Daerah ke Perwakilan BPK Jatim

"Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberi waktu 2 (dua) bulan untuk memeriksa kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif dan kepala daerah," pungkasnya. (khu/hen)