Gus Hans Ingatkan Marwah Rais Aam PBNU: Jangan Direduksi Jadi “Paket Istana”

Gus Hans secara khusus mengingatkan para pendukung maupun tim sukses kandidat dalam Muktamar ke-35 NU agar tidak menggunakan klaim kedekatan dengan penguasa sebagai modal utama memenangkan kontestasi.

Menurut dia, cara tersebut justru dapat memberikan kesan seolah-olah seorang kiai baru memiliki legitimasi apabila mendapatkan restu dari kekuasaan.

“Tim sukses jangan merendahkan marwah Rais Aam dan PBNU dengan mengklaim calonnya sebagai figur yang paling didukung Istana. Menjadikan ‘restu penguasa’ sebagai jualan utama kampanye adalah bentuk pengerdilan terhadap marwah ulama," katanya.

Gus Hans menilai kontestasi Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk memperdebatkan gagasan, visi, dan kemampuan calon pemimpin dalam menjawab berbagai persoalan umat dan bangsa.

Bukan justru menjadi arena adu klaim mengenai siapa yang paling dekat dengan penguasa.

Di sisi lain, Gus Hans meminta warga NU tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu mengenai keterlibatan Istana dalam proses pemilihan kepemimpinan PBNU.

Ia mengaku yakin pemerintah akan menghormati kedaulatan NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki mekanisme internal sendiri dalam menentukan kepemimpinan.

>“Saya yakin Istana tidak akan terlibat dalam hal Muktamar. Sebagai lembaga negara, Istana tentu menghormati kedaulatan PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang otonom,” ungkapnya.

Ia meminta setiap klaim mengenai dukungan Istana tidak langsung dianggap sebagai sikap resmi pemerintah. Menurutnya, klaim semacam itu bisa saja muncul sebagai bagian dari dinamika politik menjelang Muktamar.

“Jangan sampai spekulasi politik dari luar justru dibaca sebagai sikap resmi pemerintah. Kita harus objektif dan menempatkan posisi lembaga kepresidenan secara proporsional,” imbuhnya.

Gus Hans menambahkan, NU sebenarnya telah memiliki mekanisme internal dalam menentukan kepemimpinan tertinggi, termasuk melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Mekanisme tersebut menempatkan ulama sebagai pihak yang memiliki mandat untuk menentukan arah kepemimpinan melalui pertimbangan keilmuan, keteladanan, dan kemaslahatan organisasi.

Karena itu, menurut Gus Hans, proses tersebut harus dijaga dari tekanan opini maupun klaim dukungan kekuasaan.

“Otoritas langit dan moral yang melekat pada Rais Aam tidak boleh diukur dari seberapa dekat atau didukungnya beliau oleh otoritas bumi,” tegasnya.