Sumber :
- Istimewa
Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Evaluasi PP Soal Pembatasan Produk Tembakau
Publik terus menyorot rencana pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik.
Senin, 24 Agustus 2026 - 23:19 WIB
Ia berharap pemanfaatan DBHCHT benar-benar dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan cukai hasil tembakau.
“DBHCHT harus dikelola secara optimal. Jangan sampai industri memberikan kontribusi besar melalui cukai, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan daerah yang menjadi basis industri hasil tembakau,” kata Sulami.
“Kami mendukung pengaturan dan pengendalian produk tembakau, tetapi regulasinya harus adil, proporsional dan berbasis kajian. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan, keberlangsungan industri, perlindungan tenaga kerja, petani, dan penerimaan negara,” sambungnya.(raa)