BSKDN Kemendagri Perkuat Strategi Percepatan MBG di Daerah 3T

tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) memperkuat strategi percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka Forum Diskusi Aktual (FGD) Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T di Horison Ultima Menteng pada Rabu, 23 September 2026.

Lebih lanjut Yusharto mengatakan, percepatan MBG di wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang berbeda karena masih menghadapi tantangan rantai pasok, tingginya indeks kemahalan, keterbatasan air bersih dan listrik serta minimnya tenaga gizi terlatih.

"Visi besar implementasi program MBG di daerah 3T ini mustahil dikerjakan secara silo atau sendiri-sendiri oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, dukungan regulasi yang sudah tersedia belum tercerminkan dalam data implementasi jumlah SPPG didaerah 3T. Oleh karena itu, kunci keberhasilan implementasi program di wilayah 3T adalah kolaborasi lintas kementerian," ujar Yusharto dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (27/9).

Yusharto menambahkan, Kemendagri akan menyusun policy brief sebagai salah satu hasil pembahasan untuk merumuskan strategi percepatan implementasi MBG sesuai kewenangan Kemendagri dengan melibatkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Percepatan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes PDT) menilai MBG di wilayah 3T perlu dipandang lebih luas, tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sistem pangan dan ekonomi masyarakat.

"MBG ini sebenarnya bukan sekadar memberikan asupan nutrisi, ada yang jauh lebih dalam yang mau kita lawan. Daerah tertinggal ini harus diprioritaskan," ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemberdaya Masyarakat Gatot Tri Laksono. Dia menilai pelaksanaan MBG di wilayah 3T perlu diarahkan menjadi instrumen pembangunan manusia yang terintegrasi, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Menurutnya, diperlukan reorientasi filosofi MBG di wilayah 3T agar program tersebut tidak sekadar dipahami sebagai pembagian makanan gratis, tetapi menjadi instrumen multisektor untuk intervensi gizi dan kesehatan, memutus stunting dan anemia pada hari pertama kehidupan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal melalui penyerapan hasil tani, nelayan dan ternak warga.

"Perlu reorientasi filosofi MBG dimana MBG di wilayah 3T bukan sekadar pembagian makanan gratis melainkan instrumen, multisektor untuk intervensi gizi, kesehatan, memutus stunting dan anemia pada Hari Pertama Kehidupan (HPK), kemudian reorientasi juga untuk ketahanan pangan lokal, penyerapan hasil tani, nelayan dan ternak warga lokal. Kemudian pemberdayaan ekonomi, menggerakan UMKM, BUMDes dan Koperasi Desa. Juga afirmasi pelayanan publik yakni menjangkau area terisolasi tanpa diskriminasi," ujar Gatot.

Dia  juga menawarkan enam prinsip operasional dalam pelaksanaan MBG di wilayah 3T, yakni penerapan standar nasional untuk kualitas gizi, keamanan pangan dan akuntabilitas; pelaksanaan adaptif dengan menyesuaikan model produksi dan logistik terhadap kondisi cuaca dan geografis; pengadaan lokal dengan memprioritaskan komoditas pangan dari desa setempat; tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa; pelaksanaan berbasis data melalui validasi sasaran dan prediksi dengan dukungan Satu Data Pemenuhan Gizi serta afirmasi wilayah melalui alokasi fasilitas dan kontingensi khusus bagi daerah yang sulit diakses.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Bakri Siddiq menekankan pentingnya memastikan manfaat MBG menjangkau masyarakat di kawasan perbatasan secara merata. Menurutnya, kehadiran negara di wilayah perbatasan perlu diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk makanan bergizi.

"Harapan kami dari perbatasan ini jangan sampai karena kita sudah sepakat menjadikan perbatasan negara ini menjadi etalase, beranda depan dan marwah bangsa, maka negara harus hadir diujung negeri," jelas Bakri.

Dia juga mengusulkan agar lokasi pelayanan MBG disekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mempertimbangkan jarak jangkauan untuk menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat. 

"Kami mengharapkan maksimum paling jauh dari PLBN (Pos Lintas Batas Negara) 5 kilometer supaya apa? supaya jarak membawa makanan itu bisa ditempuh dan tentunya tidak terjadi makanan yang basi atau engga sesuai," tegasnya.(chm)