Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa secara Massif di Sulawesi Tenggara, 272 Desa Masuk Program ILASPP

"Output utama: data awal yang valid, partisipatif, dan siap menjadi dasar rekomendasi penegasan batas desa," katanya.

La Ode menyebut pengalaman pelaksanaan program sebelumnya menunjukkan sebagian besar persoalan batas dapat diselesaikan melalui musyawarah desa.

Di Bolaang Mongondow, misalnya, terdapat 11 segmen yang mendapat fasilitasi wakil bupati. Sementara itu, 494 segmen lainnya berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah desa.

Di Tolitoli, sebanyak enam segmen difasilitasi bupati, sedangkan 97 segmen lainnya diselesaikan melalui kesepakatan dalam musyawarah desa.

Adapun di Donggala, terdapat 20 segmen yang difasilitasi bupati. Sebanyak 272 segmen lainnya berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah desa.

Dalam kesempatan tersebut, La Ode meminta dukungan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk memperlancar pelaksanaan program.

Bagi pemerintah kabupaten, dia mendorong pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Pemerintah kabupaten juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.

Sementara itu, para camat diharapkan mengoordinasikan proses skrining serta memastikan informasi mengenai kegiatan diterima seluruh desa. Dengan demikian, desa dapat mempersiapkan diri sebelum petugas pengumpul data datang ke lapangan.

"Untuk desa diharapkan koordinatif dalam penyampaian informasi kondisi lingkungan dan sosial sesuai realita di desa dan masyarakat agar dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan minimalisasi potensi risiko," paparnya. (rpi)