Kepala UPTD Pelatihan Kerja Dinaskertrans Ogan Ilir Jadi Tersangka Dugaan Penelantaran Anak, Mantan Istri Minta Segera Ditahan

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kliennya secara tegas menolak upaya restorative justice. Menurutnya, sesuai ketentuan, RJ hanya bisa dilakukan apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pihak penasehat hukum korban juga meminta agar tersangka yang berstatus ASN diberhentikan sementara dari jabatannya. Permintaan tersebut ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir serta dinas yang menaungi tersangka, yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus diberhentikan sementara,” katanya.

Sementara itu, menurut Erfida, mantan istri terlapor, kasus ini telah bergulir sebelum korban dan terlapor resmi bercerai. “Sebelum kami resmi bercerai kasus ini sudah bergulir bahkan pada saat saya masih berstatus suami istri. R sudah lebih dari satu tahun tidak menafkahi anak kami dan sebelumnya anak kami terguncang fsikisnya sempat dibilang tak punya ayah dan ejekan-ejekan anak seusia mereka sehingga saya berharap ada keadilan di Polres Ogan Ilir ini terutama untuk anak anaka kami,” ungkap mantan istri terlapor.

"Karena mantan suami saya sudah menikah lagi walaupun sebelum bercerai pada saat itu saya mengharapkan secerca keadilan lewat Unit PPA Polres Ogan Ilir ini," ungkapnya lagi. 

Sementara itu, penasehat hukum tersangka, Ahmad Darmawan dan Dian Handayani dari Kantor Hukum HD, menegaskan bahwa penetapan tersangka masih berlandaskan asas praduga tak bersalah. Menurut mereka, belum tentu status tersangka berujung pada terdakwa.

“Menyelesaikan masalah hukum tidak harus selalu melalui pidana. Apalagi ini merupakan persoalan internal rumah tangga,” ujar Ahmad Darmawan.

Pihak tersangka melalui kuasa hukumnya juga membantah tudingan penelantaran anak. Mereka menyatakan bahwa pada periode yang dipersoalkan, kliennya dan pelapor masih terikat dalam pernikahan, serta seluruh pendapatan keluarga dikelola oleh pihak istri.

“Klien kami menyanggah tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Ini murni persoalan rumah tangga. Yang terpenting sekarang adalah mencari solusi terbaik demi kepentingan dan tumbuh kembang anak,” kata Ahmad.