Percepat Pemulihan Pascabencana Tapteng, DPRD Diajak Bertanggung Jawab Secara Konstitusional

Selanjutnya fungsi pengawasan. Pengawasan DPRD merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pemulihan berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari penyimpangan.

"Fungsi pengawasan seyogianya menjadi sarana memperkuat kualitas pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, bukan menjadi hambatan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Jonnedy menilai, perbedaan pendapat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Hak konstitusional yang dimiliki DPRD harus digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan memperpanjang ketidakpastian dalam proses pemulihan daerah Tapteng pascabencana.

"Saat ini yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan pemerintah daerah, melainkan masa depan daerah Kabupaten Tapteng," ucapnya.

Menurutnya, setiap keputusan yang tertunda berarti tertundanya pemulihan ekonomi masyarakat. Setiap regulasi yang belum diselesaikan berarti tertundanya kepastian hukum bagi pembangunan. Setiap anggaran yang terlambat ditetapkan berarti tertundanya pelayanan kepada rakyat.

"Karena itu, kami mengajak seluruh fraksi DPRD Tapteng untuk menunjukkan kepemimpinan politik yang berorientasi pada kepentingan daerah. Keberpihakan kepada rakyat harus diwujudkan melalui keputusan-keputusan yang mempercepat pemulihan, memperkuat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan ukuran keberpihakan tidak hanya ditentukan oleh pernyataan politik, rakyat menuntut kemampuan DPRD Tapteng menghadirkan regulasi, pembahasan anggaran, dan pengawasan yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Mari kita jadikan semangat Sahata Saoloan sebagai komitmen bersama untuk mengesampingkan perbedaan yang tidak produktif dan mengutamakan kepentingan masyarakat Tapteng," tuturnya.

Jonnedy menambahkan sejarah akan mencatat bahwa pada masa yang penuh tantangan ini, seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah termasuk DPRD memilih bekerja bersama, menjalankan amanah konstitusi dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan bahwa tidak ada proses politik yang menghambat percepatan pemulihan pascabencana yang menyengsarakan masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa bencana yang melanda Kabupaten Tapteng telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Di tengah upaya membangun kembali kehidupan warga, yang dibutuhkan saat ini bukanlah perdebatan yang berkepanjangan, melainkan kesatuan langkah, keberanian mengambil keputusan, dan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan.