Bupati Masinton Sebut Sikap Politik DPRD Tapteng Primitif, Hambat Percepatan Penanganan Bencana

tvOnenews.com - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu menanggapi santai terkait tidak harmonisnya hubungannya dengan DPRD Tapteng pascabencana.

Masinton Pasaribu menyayangkan, dinamika politik yang dipertontonkan para politisi di daerah itu yang menurutnya ada upaya untuk memperlambat dan menghambat percepatan penanganan kebencanaan di Tapteng.

"Itu ya disebut dinamika. Kemudian ini yang perlu kita sampaikan, ini kita bencana, bencana itu butuh persatuan, butuh kebersamaan, bukan kegaduhan," kat Bupati Masinton menjawab wartawan dikediamannya, Minggu (06/09/2026).

Mantan anggota DPR-RI dua periode itu meminta kepada semua elemen-elemen politik, terutama partai-partai politik di Tapteng agar lebih dewasa melihat realita masyarakat pascabencana.

Masinton menyebut, ia sudah berupaya menjalin hubungan baik dengan DPRD Tapteng. Pertama, pada 2025 lalu Pemda telah merealisasikan hak para wakil rakyat di daerah itu, meskipun itu dalam arahan dari supervisi inspektorat provinsi maupun kementerian menekankan, boleh dibayarkan dan boleh tidak.

"Saya baru dilantik bersama Pak Mahmud (Wakil Bupati), bulan Maret menjelang lebaran, langsung kita bayarkan. Itu sebagai upaya yang baik yang kita lakukan untuk saling bersinergi dengan DPRD," kata dia.

Namun kemudian, lanjut Bupati Masinton, dalam perjalanannya tidak satupun komitmen kerja-kerja legislatif itu yang bisa berjalan beriringan dengan pemerintah, atau patent eksekutif dalam hal ini.

"Contohnya kita perlu melakukan revisi terhadap perampingan organisasi, yaitu asesmennya sudah ada dari provinsi dan kita berharap itu kemarin bisa dilakukan pembahasan, ternyata tidak," ungkap Masinton.

Kemudian, Pemkab Tapteng juga membutuhkan banyak kerja sama, apalagi di tengah bencana yang banyak rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang harus dilakukan pembahasan. 

Namun kata Masinton, sampai sekarang juga belum diparipurnakan untuk produk dana program legislasi daerah. Menurutnya, dari sekian banyak Ranperda yang diusulkan Pemkab Tapteng, tidak satupun itu yang diagendakan DPRD. Maka Masinton melihat ada upaya memperlambat dan menghambat percepatan penanganan kebencanaan.

"Nah sehingga kemudian dari situ kita berpikir bahwa ini ada upaya menghambat, memperlambat, bukan lagi sekedar ranah apa itu fungsi legislatif hanya dalam pengawasan. Itu sudah di luar konteks," katanya.