Jawab Tudingan Hasto Soal Paket Bansos, Gandung Pardiman: Kader Golkar tidak Politik Genthong Babi

Yogyakarta, tvOnenews.com - Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman merespon tudingan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya paket bansos yang ditumpuk di Kantor Partai Golkar DIY.

Gandung menyatakan, tumpukan minyak goreng dan tepung terigu untuk acara pasar murah atau tebus murah bukan dari pemerintah tetapi dari kantong pribadi.

"Pernyataan (Hasto) tidak dilengkapi dengan datang yang kuat dan akurat. Itu menunjukkan wataknya yang bermulut tipis, berotak tebal dan waton jeplak. Jika betul tumpukan bansos di kantor Golkar DIY dari pemerintah, saya siap disembelih di alun-alun. Tetapi, kalau tidak betul apakah saudara Hasto siap disembelih," tegas Gandung, Senin (5/2/2024).

Ia menyampaikan, pihaknya memiliki program untuk membantu masyarakat kecil secara nyata tidak hanya dengan kata-kata.

Program yang telah dan sedang dilaksanakan adalah program Tebus Murah atau sembako murah. Paket sembako berisi satu liter minyak goreng dengan terigu atau satu liter minyak goreng dengan gula pasir hanya ditebus Rp 5 ribu rupiah.

"Ini murni program yang kami biayai sendiri, tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat. Tahap pertama, kami sebarkan di 5 kabupaten/kota se-DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat," terang Gandung.

Lebih lanjut, Gandung menegaskan Golkar DIY sudah terbiasa membantu masyarakat dengan berbagai macam kegiatan sosial dengan dana sendiri bukan dana dari pemerintah. Kader Golkar tidak pernah mempraktikkan politik 'Genthong Babi' yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai atau kampanye.

"Kami kader Golkar tidak pernah melakukan politik genthong babi. Jangan-jangan ini seperti maling teriak maling," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan adanya bansos yang berada di Kantor DPD Partai Golkar DIY.

Ia mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pilpres 2024.

Menurutnya, temuan itu merupakan bentuk penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral.

"Itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunaan bansos," kata Hasto.

Namun, ia tidak merinci secara jelas laporan tersebut. Ia hanya menyatakan temuan itu sudah beredar di media sosial. (scp/buz)