Terkait Kasus Keracunan di SMAN 1 Yogyakarta, Sultan HB X Tegaskan Jangan Abaikan Kapasitas Dapur MBG

Yogyakarta, tvOnenews.com - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menilai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMAN 1 Yogyakarta, perlu dievaluasi menyeluruh.

Evaluasi ini diutamakan dalam hal kesiapan dapur dan kapasitas penyedia makanan. Menurut Sri Sultan, persoalan utama bukan pada programnya, melainkan pada proses pelaksanaannya.

Pengolahan makanan yang tidak mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan fasilitas, menjadi masalah yang serius.

“Ya saya kan sudah mengatakan pokoknya gimana kalau mau bikin 3000 porsi ya nggak bisa toh. Kan biasanya masak cuma 50 porsi terus telung ewu ya kan dengan dapur tradisional itu suruh masak 3.000 itu jam piro le arep tangi?,” ujar Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (17/10/2025).

Raja Keraton Yogyakarta menjelaskan bahwa pengelolaan bahan makanan dalam jumlah besar membutuhkan sistem penyimpanan dan peralatan yang memadai. Tanpa hal itu, risiko makanan rusak dan berpotensi menyebabkan keracunan sangat besar.

“Ya kan mestinya kalau ayam dan daging sapi kalau dimasak besok ya paling lambat sore ini beli. Tapi kalau didiamkan saja dengan 3.000 porsi punya freezer besar? Punya gudang? Lah kalau nggak dikasihkan freezer kan ya sudah biru, digoreng yo mesti mabuk,” tegas Sri Sultan.

Dia menilai, masih banyak pelaksana di lapangan yang belum memahami risiko teknis dalam produksi makanan massal.

Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan pelaksana program.

“Tapi kan hal-hal seperti itu kalau tidak dipahami mereka yang berada di dapur sampai kapanpun yang keracunan masih ada. Berarti perlu evaluasi secara menyeluruh,” ujar Sri Sultan.

Selain faktor teknis, Sri Sultan juga menyinggung soal efisiensi dan pembagian kerja dalam dapur besar. Menurutnya, jumlah tenaga masak perlu disesuaikan dengan jumlah porsi agar kualitas makanan tetap terjaga.

“Sekarang misalnya satu orang masak, satu orang masak 3.000 kan juga nggak mungkin, ya kan. Berarti 1 grup dihitung tukang masak itu 5 gitu kan. Dibantu misalnya pembantunya tiga, jadi 8 orang, itu satu kelompok 50 porsi. Kalo 3.000 dibagi berapa porsi, gitu aja. Itu lebih logis daripada satu unit suruh 3.000 porsi, nggak akan bisa kan,” jelas Sri Sultan.

Di akhir pernyataannya, Sultan menegaskan perlunya sistem pengawasan yang realistis dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar sertifikasi formal.

“Sekarang masalahnya misalnya ya maunya itu harus diawasi terus apa punya sertifikat tapi kalau dapurnya itu nganggo areng ya kan atau pakai elpiji tapi itu 2.000–3.000 porsi, nggak akan bisa. Rumah makan aja nggak ada yang buka sampai 3.000 porsi,” tutur Sultan.

Sri Sultan menambahkan, sistem pengawasan dan sertifikasi dapur juga perlu menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga kelayakan teknis di dapur.

Ia mencontohkan, dapur tradisional yang masih menggunakan arang atau elpiji tidak mungkin mampu menyiapkan dua hingga tiga ribu porsi sekaligus. Menurutnya, bahkan rumah makan pun jarang yang mampu beroperasi dengan kapasitas sebanyak itu.

“Yang 50 porsi saja mungkin bangunnya sudah setengah 5 pagi, kalau 3000 porsi kan jam 12 malam, terus suruh makan 10.00 pagi, ya pasti keracunan,” ucap Sri Sultan.

146 Laporan Masuk Platform 'MBG Watch'

Sejak diluncurkan pada 7 Oktober lalu, sudah ada 146 laporan dari masyarakat yang masuk ke platform daring 'MBG Watch'.

Untuk diketahui, platform ini dibentuk atas kolaborasi lintas lembaga independen seperti Celios, Transparency International Indonesia (TII), LBH Jakarta, Unitrend, Lapor Sehat dan Bareng Warga untuk mewadahi masyarakat yang ingin mengadukan satu di antaranya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama sebelas hari berjalan, tercatat ada 146 laporan masyarakat yang masuk ke situs pengaduan publik tersebut.

"Per 17 Oktober ini, ada 146 laporan (yang masuk platform MBG Watch). Tiga terbesar terkait keracunan, nilai gizi dan makanan yang tidak matang," kata Jaya Darmawan, Peneliti Celios kepada awak media disela aksi bertajuk 'Kenduri Suara Ibu Indonesia #3' yang digelar di Boulevard UGM pada hari ini.

Dari 146 laporan tersebut, terdapat 27 pengaduan terkait dengan nilai gizi. Dengan adanya laporan ini, pihaknya akan melakukan tindak lanjut lebih dalam melalui verifikator dibidang ahli kesehatan.

"Kita cek misalnya di daerah X yang nilai gizinya jelek. Sebab, masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberikan Ultra Processed Food (UPF)," ucap Jaya.

Ke depan, dari laporan yang masuk serta kolaborasi banyak pihak dan lembaga terkait dengan badan hukum akan melakukan konsolidasi lebih kuat terkait gugatan publik, misalnya membuat petisi bersama atau disampaikan langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau bertanggungjawab seperti penegak hukum. (scp/buz)