UGM Jalankan Respons Berlapis Pascabanjir Aceh Melalui Energi Surya dan Hunian Sementara

tvOnenews.com - Pemulihan pascabencana membutuhkan respons yang bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan di setiap wilayah terdampak. Menyikapi banjir besar di Aceh, Universitas Gadjah Mada menjalankan respons kebencanaan terpadu melalui pendekatan berlapis dari fase darurat hingga pemulihan hunian. 

Intervensi dilakukan di beberapa kabupaten dengan fokus berbeda sesuai tingkat urgensi dan karakter dampak bencana. Pendekatan berbasis kondisi lapangan memungkinkan setiap kebutuhan dijawab secara tepat. Strategi berlapis menegaskan peran UGM dalam merancang respons kebencanaan yang adaptif dan terukur.
 
Pada fase awal tanggap darurat, keterbatasan akses listrik menjadi tantangan utama di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor. Melalui Pusat Studi Energi (PSE), UGM menyalurkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) portable sejak 28 Desember 2025. 

Bantuan difokuskan ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah yang mengalami gangguan pasokan listrik pascabencana. Ketersediaan listrik menjadi kebutuhan mendesak untuk penerangan, komunikasi, dan layanan dasar masyarakat. Dukungan energi bersih diposisikan sebagai respons awal sebelum infrastruktur utama kembali pulih.

Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU mewakili PSE menyatakan, penyaluran PLTS portable dilakukan di wilayah Pantan Kemuning, Timang Gajah, Simpur di Mesidah, Kabupaten Bener Meriah serta Takengon, Aceh Tengah. 
 
PLTS portable yang disalurkan memiliki kapasitas 200 watt peak (WP) dan diberikan dalam tiga paket utama. Perangkat dirancang modular agar mudah dipasang dan dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat setempat. 

“Tim Pusat Studi Energi UGM melakukan pendampingan pemasangan serta pengoperasian di lapangan. Pendampingan bertujuan memastikan pemanfaatan listrik berjalan optimal dan aman. Dukungan energi surya membantu menjaga aktivitas masyarakat tetap berlangsung dalam kondisi darurat,” katanya.
 
Kehadiran listrik alternatif menopang layanan dasar ketika jaringan listrik utama belum berfungsi normal. Fase tanggap darurat diposisikan untuk menjaga daya tahan komunitas dalam situasi krisis. Energi bersih menjadi pondasi penting sebelum memasuki tahap pemulihan lanjutan. Pendekatan ini memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi kondisi pascabencana.

 
Memasuki fase pemulihan hunian, UGM memperluas intervensi ke wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Berangkat dari pengalaman membangun 100 unit hunian sementara (huntara), skala program dikembangkan hingga 550 huntara berbasis pemanfaatan kayu hanyut. 

Peneliti Fakultas Teknik UGM, Ir. Ashar Saputra, Ph.D menjelaskan pendekatan dirancang untuk menjawab kerusakan rumah warga yang berskala besar dan tersebar. Hunian diposisikan sebagai kebutuhan utama setelah fase darurat terlewati. Program menjadi bagian dari strategi pemulihan jangka menengah berbasis sumber daya lokal.
 
“Di Aceh Utara, tercatat sekitar 430 rumah mengalami rusak berat akibat banjir. Dari jumlah tersebut, direncanakan pembangunan 330 unit huntara di wilayah ini,” jelas dia.

Sementara itu, 120 unit lainnya disiapkan untuk wilayah Aceh Tamiang. Pelaksanaan program melibatkan kolaborasi bersama Rumah Zakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, terutama dalam penyediaan serta pengelolaan material kayu. Kolaborasi lintas sektor memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
 
Dari sisi desain, setiap hunian dirancang berukuran 6 x 6 meter dengan dua kamar tidur, satu ruang multifungsi, dan teras. Kebutuhan kayu diperkirakan sekitar 4 meter kubik untuk rumah tanpa lantai panggung dan 5 meter kubik untuk rumah dengan lantai panggung. 

Material pendukung seperti atap galvalum serta paku, baut, dan mur disuplai dari luar lokasi. Pembangunan satu unit melibatkan enam orang, terdiri dari dua tukang utama dan empat warga pendamping. Dengan skema tersebut, satu unit ditargetkan selesai dalam empat hari, meski tahap awal masih memerlukan sekitar enam hari.
 
Untuk menjaga ritme pembangunan, dibentuk 15 kelompok tukang yang memungkinkan pembangunan rumah secara paralel. Skema kerja disusun agar proses berlangsung lebih cepat dan terorganisasi. 

Hingga pertengahan Januari 2026, 18 rumah telah masuk tahap pembangunan, dan satu rumah telah selesai serta ditempati. Penentuan penerima hunian dilakukan melalui musyawarah warga dengan mempertimbangkan kelompok rentan. Pendekatan musyawarah memperkuat rasa keadilan dan kepemilikan komunitas terhadap proses pemulihan.
 
Di balik skala program dan deret angka pembangunan, terdapat kisah kemanusiaan yang memperlihatkan makna pemulihan secara nyata. Salah satunya dialami keluarga Misran yang terdiri dari lima anggota keluarga, dengan sang istri tengah hamil besar saat banjir melanda. Dalam kondisi darurat, keluarga tersebut bertahan tiga hari tiga malam di atas pohon sawit hingga air surut. 

Kini, rumah Pak Misran telah selesai dibangun dan ditempati, sementara 18 rumah lainnya masih dalam tahap pembangunan di lokasi yang sama. Pengalaman itu menggambarkan bahwa hunian dan energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan pijakan awal bagi penyintas untuk kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman dan bermartabat.(chm)