Direksi Baru PGN Perlu Segera Ambil Langkah Strategis Terkait Kerja Sama dengan Gunvor

Hasilnya, sambung Yusri, sangat tidak memuaskan selain karena PGN bertahan pada klausul 'Non Disclosure Agreement' (NDA), ternyata tidak satupun Direksi PGN yang hadir. 

"Ketidakhadiran ini menunjukkan seolah-olah Direksi PGN kurang empati atas upaya Direksi IDX meminimalisir dampak negatif kasus Gunvor pada kinerja PGAS dan kinerja IHSG. Secara umum, memang klausul NDA dapat digunakan sebagai tameng untuk menahan informasi, namun  sebenarnya resiko atas kasus ini bisa diketahui melalui 'Keterbukaan Informasi' yang wajib disampaikan atas pembelian LNG," ungkap Yusri.

Selain bursa, kata Yusri, stake holder lainnya pun semakin menunjukkan kegelisahan atas kasus Gunvor yang semakin hari semakin menghantui mimpi-mimpi mereka. Harapan pada rombongan 'ahlinya ahli' yang konon didatangkan ke PGN dan dianggap mampu menyelesaikan masalah terbukti hanya PHP saja.

"Mereka berharap adanya evaluasi kinerja atas rombongan yang mengaku 'ahlinya ahli' di PGN, baik yang masih maupun yang sudah tidak bercokol di PGN. Desakan juga ditujukan pada Kementerian BUMN untuk ikut bertanggung jawab atas mega skandal Gunvor agar kerugian terbesar sepanjang sejarah PGN tidak terulang," ungkap Yusri. 

Yusri mengatakan, berdasarkan bisik-bisik di internal, pihaknya menduga semuanya terkait penguasaan proyek-proyek di anak-anak usaha PGAS untuk kepetingann oknum pesta demokrasi 2024.

"Padahal Menteri BUMN, Erick Tohir pernah mengeluarkan slogan BUMN itu bukan Badan Usaha Milik Nenek Loe, slogan ini yang dijadikan patokan dan konsekwensinya oleh publik terhadap Erick Tohir," pungkas Yusri. (ebs)