Ramai Isu Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India, Purbaya Tegas: Bukan Pakai Uang Negara!

“Tujuan utama kami adalah memastikan pembangunan berjalan efisien, efektif, dan tepat guna sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Kendaraan untuk Memperkuat Distribusi Ekonomi Desa

Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai tulang punggung distribusi logistik, pangan, dan hasil produksi desa. Kendaraan pikap dan truk akan digunakan untuk mempercepat mobilitas barang, memperpendek rantai pasok, serta meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha desa.

Pemerintah menilai bahwa persoalan utama ekonomi desa selama ini bukan hanya produksi, tetapi distribusi. Banyak hasil pertanian dan usaha mikro terhambat karena keterbatasan sarana angkut yang memadai.

Dengan adanya armada kendaraan operasional, koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai agregator ekonomi lokal—mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan produk desa secara lebih efisien.

Kritik dan Kekhawatiran Tetap Muncul

Meski pemerintah sudah menjelaskan skema pembiayaan, rencana impor dalam jumlah besar tetap menuai perhatian dari sejumlah pelaku industri otomotif dan pengamat ekonomi. Mereka mempertanyakan dampaknya terhadap industri kendaraan niaga dalam negeri serta potensi ketergantungan pada produk impor.

Namun pemerintah menilai proyek ini bersifat strategis dan berbasis kebutuhan logistik nasional, bukan sekadar pengadaan kendaraan biasa. Selain itu, skema pembiayaan melalui pinjaman dinilai memberikan fleksibilitas tanpa membebani kas negara secara langsung.

Skema Pembiayaan Disebut Lebih Adaptif

Pendekatan pembiayaan non-APBN seperti ini semakin sering digunakan dalam proyek berskala besar, terutama yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Pemerintah bertindak sebagai penjamin keberlanjutan program melalui pembayaran cicilan, sementara penyediaan dana awal berasal dari sektor perbankan.

Model ini memungkinkan proyek berjalan tanpa menimbulkan lonjakan belanja negara sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia memastikan setiap kewajiban pembayaran telah dihitung secara matang agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Jaga Narasi: Ini Investasi, Bukan Beban

Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah berupaya mengubah cara pandang publik terhadap proyek tersebut. Pengadaan kendaraan dinilai sebagai investasi infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar belanja barang.

Dengan dukungan transportasi yang memadai, koperasi desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.