Kesejahteraan Rakyat Jadi Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia.

Hal itu diutarakan oleh penulis buku Ekonomi Pancasila, Djoni Sudjatmoko dalam sorotannya mengenai arah transformasi ekonomi Indonesia.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat modal rakyat, serta mendorong semakin banyak usaha berkembang.

“Pertumbuhan ekonomi adalah alat, sedangkan kesejahteraan seluruh rakyat adalah tujuan,” ungkap Djoni, Jakarta Senin (5/10/2026).

Djoni mengusulkan empat langkah utama untuk mempercepat kesejahteraan melalui pendekatan 'Ekonomi Pancasila'.

Pertama, menjadikan UMKM sebagai subjek pembangunan. Kedua, mempermudah perizinan. Ketiga, menyederhanakan sistem perpajakan bagi UMKM sekaligus memberikan insentif bagi usaha mikro dan kecil. Keempat, mengintegrasikan pasar, pembiayaan, perizinan, dan perpajakan agar usaha rakyat dapat terus tumbuh.

Menurutnya UMKM tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan pemerintah melainkan perlu membangun ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pasar hingga akses pembiayaan.

"Pasar, keuntungan wajar, akumulasi modal, pembiayaan, ekspansi, lapangan kerja,” jelasnya.

Djoni menilai swasembada pangan, MBG, dan KDMP sebagai tiga program yang berbeda tetapi dapat dipertemukan melalui satu filosofi pembangunan ekonomi rakyat.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan tersebut membuat masyarakat semakin mudah bekerja dan berusaha, meningkatkan modal rakyat, mengembangkan usaha, serta menaikkan pendapatan keluarga.

“Ekonomi Pancasila harus membuat rakyat mempunyai kesempatan untuk bekerja, berusaha, memiliki modal, memperoleh keuntungan yang wajar dan kemudian menciptakan pekerjaan bagi rakyat lainnya,” jelasnya.

Ia memaparkan negara bukan untuk menggantikan kekuatan ekonomi rakyat, melainkan membangkitkan dan memperbesar kekuatan tersebut.

Swasembada pangan, kata Djoni, tidak cukup hanya menghasilkan beras tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani. 

Begitu pula MBG tidak hanya diukur dari makanan bergizi yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut memperkuat UMKM, petani, peternak, dan rantai pasok lokal.

Sementara KDMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu menciptakan perputaran modal, usaha baru, serta pekerjaan di tingkat desa dan kelurahan.

“Bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi rakyat yang ikut tumbuh. Bukan hanya investasi yang meningkat, tetapi kepemilikan dan modal rakyat yang meningkat,” pungkasnya.(raa)