Kajian BRIN dan DEN: Pemanfaatan Energi Nuklir Tuntut Kesiapan Tata Kelola dan Ekosistem Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kini semakin mencuat sebagai salah satu alternatif strategis dalam peta jalan energi Indonesia. 

Kebutuhan daya yang terus meningkat, target dekarbonisasi, serta urgensi memperkuat kedaulatan energi mendorong pemerintah melirik teknologi nuklir sebagai penopang sistem ketenagalistrikan yang stabil sekaligus beremisi rendah.

Kendati demikian, merealisasikan PLTN tidak sesederhana mendatangkan teknologi pembangkit. 

Kebijakan ini menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari infrastruktur penunjang, jaminan standar keselamatan tertinggi, kejelasan skema pembiayaan, persetujuan publik, hingga kapabilitas negara dalam menguasai teknologi strategis tersebut demi kepentingan jangka panjang.

Oleh karena itu, evaluasi berbasis riset dan arah kebijakan yang terukur sangat dibutuhkan guna memetakan kontribusi nyata nuklir dalam mengejar target net zero emission tanpa mengorbankan stabilitas pasokan daya nasional.

Peneliti nuklir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Topan Setiadipura, menyoroti pentingnya perubahan mendasar dalam tata kelola penyediaan listrik. 

Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi rendah emisi guna memangkas kebergantungan pada bahan bakar fosil, sembari memastikan kebutuhan sektor industri dan konsumsi publik tidak terganggu.

Sumber energi baru dan terbarukan, seperti surya, bayu, hidro, maupun panas bumi—memiliki karakteristik operasional yang bervariasi. 

Sebagian di antaranya bersifat intermiten karena dipengaruhi cuaca, sehingga membutuhkan sokongan infrastruktur penyimpanan energi (energy storage), interkoneksi, serta manajemen jaringan yang solid.

"PLTN memiliki karakteristik berbeda karena dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara berkelanjutan, dengan emisi gas rumah kaca yang rendah selama siklus hidup pembangkit dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil" ungkap topan dalam diskusi Economic Frontline di Jakarta, dikutip Rabu (14/10).

Kelebihan tersebut menempatkan PLTN sebagai kandidat ideal untuk menyediakan pasokan listrik beban dasar (baseload) yang bersih dan konsisten. 

Kebutuhan daya jenis ini kian krusial menyusul laju elektrifikasi transportasi, pesatnya ekonomi digital, serta ekspansi manufaktur nasional.

Kendati menjanjikan, nuklir bukan satu-satunya jalan keluar dalam transisi energi. 

Perannya harus ditimbang secara cermat dengan mengkalkulasi kecocokan sistem kelistrikan, kematangan teknologi, besaran modal, rentang waktu konstruksi, serta kecakapan mengelola limbah radioaktif dan potensi risiko insiden.