Koperasi Merah Putih Mulai Beroperasi di Jatim, Ini Layanan yang Disiapkan untuk Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Distribusi barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras, minyak goreng, dan pupuk menjadi salah satu fokus operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai berjalan bertahap. Pemerintah berharap keberadaan koperasi ini dapat memangkas rantai distribusi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meninjau sejumlah KDKMP di Jawa Timur, untuk memantau kesiapan layanan dan ketersediaan barang di gerai koperasi.

“Kegiatan operasional seluruh KDKMP serentak kini mulai dilakukan, dan berjalan secara bertahap. Mudah-mudahan ini sekali lagi menandai era kebangkitan ekonomi di desa,” kata Ferry, dalam keterangan rilis yang diterima tvOnenews.com, Kamis (15/10/2026).

Di Jawa Timur, peninjauan dilakukan di KDKMP Sambiroto dan KDKMP Garu di wilayah Baron, KDKMP Nglawak di Kertosono, serta KDKMP Tambakrejo di Waru.

Sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi, kata Ferry, telah disalurkan ke gerai KDKMP, termasuk minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, serta pupuk.

Selain itu, katanya, gerai yang telah beroperasi disebut menyediakan akses terhadap sejumlah program bantuan pemerintah, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai hingga Bantuan Langsung Tunai. Bantuan alat dan mesin pertanian juga disebut telah tersedia.

Menurut Ferry, uji coba penyaluran bantuan sosial melalui KDKMP telah dilakukan. Skema tersebut diharapkan mempermudah penerima manfaat karena mereka dapat mengakses bantuan di gerai koperasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank.

“Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” ujarnya.

Pemerintah Akui Operasional Bertahap

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, peninjauan operasional KDKMP dilakukan secara masif pada pekan ini dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Zulkifli mengakui, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya sempurna. Menurut dia, operasional KDKMP merupakan pekerjaan lintas kementerian dan badan usaha milik negara yang masih membutuhkan penyempurnaan.

“Tidak semua langsung sempurna. Ini pekerjaan besar lintas kementerian dan BUMN, wajar jika masih ada kekurangan di sana-sini. Namun ini adalah awal sesuatu yang baru,” kata Zulkifli.