Pengendalian Inflasi, Presiden Jokowi: Kerja Detail, Jangan Hanya Tanda Tangan di Kantor

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut praktik yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beringan.

"Jadi, saya senang antara Bank Indonesia untuk kebijakan moneter dan Kementerian Keuangan untuk fiskalnya berjalan beringan dan rukun tanpa kita mengintervensi kewenangan BI. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bukan rem uang beredar, melainkan menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa, itu menjadi tanggung jawab kita semua," jelas Presiden.

Intervensi Kepala Daerah

Presiden kembali meminta agar kepala daerah dapat melakukan intervensi terhadap ongkos transportasi dari lokasi produksi ke pasar.

"Misalnya, urusan harga telur naik, produksinya di mana sih telur? Di Bogor? Di Blitar? Di Purwodadi? Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, ambil saja telur dari Bogor, biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor tetapi ongkos angkutnya ditutup APBD provinsi atau kabupaten atau kota," ungkap Presiden.

Presiden menyebut ongkos angkut menggunakan truk dari Bogor ke Palembang sekitar Rp10 juta sampai Rp12 juta.

"Dan tidak tiap hari harus mengangkut telur, mungkin seminggu 2 kali diangkut cukup, masa tiap hari urusan telur saja? Enggak 'kan? Misalnya, bawang merah tempat produksinya di Brebes, di Lampung kok harga bawang merah tinggi? Ya, sudah ongkos angkut Brebes-Lampung ditutup APBD provinsi atau kabupaten atau kota," ucap Presiden.