Detik-detik Gubernur Jabar KDM Skakmat Pedagang yang Ngeyel, Sudah Diguyur Uang Lebaran Malah Nekat Jualan

Sontak, pedagang itu diam membisu. Ia hanya bisa tertawa dan senyum sambil memberikan alasan tetap berdagang di area tersebut.

"Oh, cuma hari ini aja," ucap pedagang tersebut.

KDM justru enggan mendengar alasan tersebut. Ia memperintahkan stafnya mengangkut sekaligus membereskan dagangan milik ibu-ibu itu.

Pedagang Diduga Makan Uang Kompensasi Libur Lebaran

Pria berusia 54 tahun itu kembali bertanya alasan ibu-ibu tersebut kembali berdagang di kawasan tersebut. Ia menyayangkan sikap yang diambil pedagang tersebut.

Ia menduga ibu-ibu itu sudah memakan uang Lebaran dari pemerintah secara cuma-cuma. Bahkan pedagang tersebut mengabaikan tujuan yang ditetapkan oleh Pemprov Jabar.

"Selama Lebaran itu, ibu istirahat, nggak usah jualan di sini. Iya tahu, tapi kan uang Lebaran saya kasih. Ibu, uang itu diterima tapi dagang masih, nggak boleh begitu," sentil dia.

Tujuan Pemprov Jabar Kasih Kompensasi kepada Pedagang

Dedi Mulyadi menjelaskan tujuan Pemprov Jabar memberikan kompensasi. Para pedagang diharapkan meliburkan diri untuk berjualan sementara waktu baik menjelang dan setelah Lebaran.

Kebijakan ini sebagai bagian upaya pemerintah tetap menjaga ketertiban. Selain itu, Pemprov Jabar juga ingin mengurangi kepadatan dan melancarkan arus lalu lintas di kawasan tersebut.

KDM mengetahui Cikole sebagai kawasan wisata yang menjadi sasaran pengunjung. Mereka yang mudik dan berlibur akan meramaikan Cikole selama musim libur Lebaran 2026.

Sayangnya sejumlah pedagang mengabaikan kebijakan tersebut. Padahal mereka sudah mendapat kompensasi libur berjualan dengan tujuan tetap menjaga kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Kondisi ini dinilai adanya pelanggaran terhadap kesepakatan. Selain itu, tindakan pedagang tersebut potensi mengganggu tujuan utama kebijakan dari Pemprov Jabar.

"Ibu juga belum dapat segitu. Saya perasaan sudah baik sama warga. Ayo Bu, angkat Bu. Kalau nggak diangkat, kita yang angkat," jelasnya.

Dedi Mulyadi mendesak agar pedagang itu memberikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya untuk menindaklanjuti para pedagang yang diduga melanggar kebijakan pemerintah.

(hap)