Gubernur Dedi Mulyadi Sindir Pemerintah soal Pajak usai Viral Pelayanan Samsat Soekarno-Hatta

tvOnenews.com - Pelayanan Samsat Soekarno-Hatta belakangan ini sedang menjadi sorotan usai viral aduan dari masyarakat penghapusan syarat KTP pemilik pertama saat pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menyikapi aduan tersebut, Dedi Mulyadi langsung mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta karena dinilai tidak menjalankan pelayanan seperti yang telah disebutkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar.

Kemudian Dedi Mulyadi bertemu langsung dengan konten kreator yang sebelumnya memviralkan pelayanan Samsat Soekarno-Hatta tersebut.

"Ini saya sudah bertemu nih sama namanya siapa, Lantang, menyampaikan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada faktanya belum bisa berjalan sesuai harapan," ujar Dedi Mulyadi dalam akun TikTok pribadinya, seperti dilansir tvOnenews.com.

"Akhirnya Lantang ngomong di media sosial," lanjutnya.

Dedi Mulyadi mengonfirmasi apakah masalah terkait pelayanan pajak yang sebelumnya dikeluhkan Lantang sudah selesai atau belum.

"Sekarang sudah selesai?" tanya Dedi Mulyadi.

Lantang bersyukur persoalan pajaknya sudah selesai.

"Sudah selesai Alhamdulillah," ucap Lantang.

Kemudian Dedi Mulyadi bertanya kepada Lantang, apa kira-kira harapannya ke depan terkait pelayanan pajak.

"Harapannya apa ke depan?" tanya Kang Dedi Mulyadi.

Lantang mengungkapkan bahwa dirinya berharap pelayanan pajak ke depannya bisa lebih mudah dan dilakukan secara online.

"Harapannya lebih dipermudah lagi Pak proses semua di Samsat, mulai dari pajak tahunan, 5 tahunan, mutasi, dipermudah lagi Pak, mudah-mudahan semua bisa online," ungkap Lantang.

KDM nampak setuju dengan saran dari Lantang agar pelayanan pajak dipermudah ke depannya, bahkan kalau perlu semuanya bisa dilakukan secara online.

Dedi Mulyadi membandingkan dengan pelayanan bank yang begitu mudah tanpa syarat yang merepotkan nasabah.

"Harus, kalau saya sih pengen online, mutasi uang aja di bank cepet, ganti ATM, ngambil uang di bank tidak mesti bawa bukunya kan cukup bawa ATM-nya," ujar Kang Dedi Mulyadi.

"Bank aja yang tingkat keamanan sangat tinggi banget, mudah," lanjutnya.

Kemudian Dedi Mulyadi juga menyindir kinerja pemerintah terkait pelayanan pajak yang seharusnya dimudahkan, bukan justru dipersulit.

"Pemerintah masa kita ngurus gini aja lama dan susah, orang mau bayar pajak tuh dimudahin bukan disulitin, betul enggak?" sindir Dedi Mulyadi.

Seharusnya dengan mudahnya syarat administrasi, maka penyerapan pajak bisa semakin tinggi.

(far)