Respons Dedi Mulyadi soal Pajak Tanpa KTP Berlaku Nasional, hingga KDM Pastikan Warga Jabar Makin Mudah Dapat Rumah Murah

tvOnenews.com - Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali mendominasi perhatian publik.

Sejumlah kebijakan terbarunya di Jawa Barat tak hanya viral, tapi juga memicu reaksi luas—mulai dari soal pajak kendaraan, penertiban pungli, hingga program perumahan yang dinilai pro-rakyat.

Berikut rangkuman kabar terpopuler yang tengah jadi sorotan:

1. Pajak Kendaraan Tanpa KTP Kini Berlaku Nasional

Langkah berani Dedi Mulyadi soal pembayaran pajak kendaraan bermotor akhirnya mendapat dukungan penuh dari Korlantas Polri.

Melalui kebijakan terbaru, masyarakat kini bisa membayar pajak tahunan dan memperpanjang STNK tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Aturan yang awalnya hanya berlaku di Jawa Barat ini resmi diperluas ke seluruh Indonesia.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat dan mulai diberlakukan sejak 6 April 2026.

Dedi menegaskan, langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menyulitkan masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan bekas.

Meski begitu, pihak kepolisian menegaskan kebijakan ini hanya bersifat sementara dan berlaku hingga 2026.

Mulai 2027, seluruh kendaraan diwajibkan sudah melakukan balik nama sesuai aturan yang berlaku.

2. Usai Pungli Jembatan Cirahong Disetop KDM, Muncul Polemik Baru

Di sisi lain, tindakan tegas Dedi Mulyadi dalam memberantas pungutan liar di Jembatan Cirahong juga menuai perhatian.

Pemprov Jawa Barat langsung memasang spanduk “Tidak Dipungut Biaya” di lokasi setelah video dugaan pungli viral di media sosial.

Namun, keputusan ini justru memicu keberatan dari Kepala Desa Margaluyu, Dian Cahyadinata. Ia bahkan meminta aparat menelusuri dan memeriksa pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut.

Menurutnya, praktik di lapangan bukan pungli, melainkan sumbangan sukarela dari pengguna jalan kepada petugas penjaga jembatan.

Menanggapi hal itu, Dedi tetap pada pendiriannya. Ia mengapresiasi warga yang menjaga jembatan, tetapi menegaskan bahwa fasilitas publik harus bebas dari pungutan dalam bentuk apa pun.

Ke depan, Pemprov Jabar juga berencana melakukan penataan besar-besaran di kawasan tersebut, mulai dari perbaikan jalan hingga penerangan dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Kabar Baik! Warga Jabar Kini Bisa Akses KUR Perumahan

Tak hanya soal penertiban dan regulasi, Dedi Mulyadi juga membawa kabar menggembirakan bagi masyarakat terkait sektor perumahan.

Selain program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kini tersedia skema baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah.

Program ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk dukungan dari Cucun Ahmad Syamsurijal dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menariknya, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan aplikasi bernama Imah Aing, yang memungkinkan masyarakat mengajukan bantuan perumahan secara langsung tanpa harus melalui jalur birokrasi panjang.

Tak berhenti di situ, pemerintah daerah juga mulai mendorong pembangunan hunian vertikal seperti apartemen di kawasan industri, sebagai solusi keterbatasan lahan dan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja. (asl)