Sherly Tjoanda: Syukur-Syukur 2 Periode, Jika Hanya 1 Periode Biarkan 5 Tahun Kita Bermanfaat Buat Banyak Orang

tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. 

Hal itu disampaikannya saat Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan terobosan kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen dan pembangunan 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly menyebut Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung infrastruktur untuk jasa konstruksi. 

Kebijakan itu disebut berhasil menekan anggaran hingga sekitar 35 persen sehingga pembangunan bisa dilakukan lebih luas dengan dana yang sama.

“Dengan kontrak payung kita efisiensi lagi 30 persen dari harga satuan sehingga dengan uang yang sama, kita bisa mendapatkan panjang jalan lebih banyak 30 persen,” ujar Sherly.

Ia menjelaskan, proses menuju penerapan kontrak payung tidak berlangsung singkat. 

Pemerintah daerah harus melalui tahapan administrasi, pengawasan, hingga evaluasi yang cukup panjang agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Menurut Sherly, langkah tersebut dimulai sejak 18 September 2025 melalui inisiasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Setelah itu dilakukan pembahasan regulasi, review Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum akhirnya kontrak payung tahap pertama ditandatangani pada 21 Oktober 2025.

Kontrak itu mencakup sejumlah ruas prioritas seperti Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, Payahe, Saketa, Loloda Utara, hingga Pulau Makian. 

Pada Desember 2025, LKPP juga membentuk Tim Probity Advice untuk melakukan pengawasan sebelum proses sounding market dan evaluasi penawaran dilanjutkan hingga April 2026.

“Walaupun kita dari Maluku Utara tapi kita bisa karena kita mau pendampingannya sejak September 2025,” katanya.

Di tengah tekanan fiskal pada 2026, Sherly mengatakan pemerintah provinsi tetap mampu membangun sekitar 100 kilometer jalan. 

Pemprov Malut juga memilih kebijakan penggunaan jalan lapen untuk sekitar 90 persen ruas jalan rusak di daerah tersebut.

Menurutnya, jalan lapen dapat bertahan hingga 10 tahun apabila dikerjakan dengan benar. 

Yang terpenting, kata dia, masyarakat bisa segera menikmati akses jalan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Saat ini yang tidak bisa dinego adalah masyarakat butuh jalan untuk terkoneksi. Banyak inovasi yang bisa dilakukan, banyak sumber yang bisa dicari, tapi yang paling penting mau atau tidak,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Sherly Tjoanda turut menyampaikan pandangannya soal jabatan kepala daerah. 

Ia menekankan bahwa masa jabatan seharusnya menjadi kesempatan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

“Kita hidup hanya sekali, menjadi kepala daerah syukur-syukur dua periode, tapi jika cuma satu periode biarkan lima tahun itu kita bermanfaat buat banyak orang,” tuturnya.

Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung di sektor jasa konstruksi dengan total tujuh ruas jalan sepanjang 75 kilometer. 

Salah satu proyek prioritas yang dikerjakan yakni ruas Payahe–Dahepodo di Kota Tidore Kepulauan sepanjang 46 kilometer yang selama ini belum tuntas. 

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada proyek fisik, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi bagi masyarakat. (gwn)