Rombongan Menteri Tak Kuasa Menahan Tawa saat Dengar Omongan Warga NTB soal Gubernur Sherly Tjoanda

tvOnenews.com - Ada momen lucu yang terjadi ketika Gubernur Sherly Tjoanda bersama rombongan Menteri Perumahan dan Menteri Dalam Negeri sedang meninjau warga Nusa Tenggara Barat (NTB) penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Secara tak terduga, salah seorang warga NTB malah memberikan jabatan baru untuk Sherly Tjoanda.

Di dalam kesempatan tersebut, Sherly Tjoanda turut menyapa warga NTB yang menerima bantuan BSPS.

Melalui program ini, masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah agar lebih layak huni.

"Halo Ibu, Bapak, senang ya dapat bantuan BSPS dari program Pak Presiden, dari Kementerian Perumahan," sapa Sherly Tjoanda kepada warga NTB penerima bantuan BSPS, seperti dilansir tvOnenews.com dari akun Instagram pribadi Gubernur Malut.

"Semoga lancar ya, jadi rumahnya lebih nyaman, rezekinya nanti lebih banyak ya," lanjutnya.

Kemudian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, iseng bertanya kepada warga NTB tersebut.

Mauarar Sirait ingin tahu apakah warga tersebut mengetahui siapa sosok Bu Sherly Tjoanda ini.

"Tahu enggak Ibu Sherly gubernurnya mana?" tanya Maruarar Sirait.

Lucunya, warga NTB tersebut justru memberikan jabatan baru untuk Sherly Tjoanda dengan menyebutnya sebagai Gubernur Lombok Utara.

"Lombok Utara," jawab warga NTB.

Jawaban polos warga tersebut langsung membuat rombongan menteri tertawa ngakak.

Lombok Utara sendiri sebenarnya merupakan sebuah kabupaten, bukan provinsi yang dipimpin oleh gubernur.

Kejadian lucu ini turut menghangatkan suasana pemberian bantuan BSPS pada warga yang membutuhkan di NTB.

Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa ada sekitar kurang lebih 5 ribu rumah penerima BSPS di Provinsi Maluku Utara.

Program ini sangat membantu bagi warga yang membutuhkan agar dapat menikmati rumah layak huni.

Menurut Sherly Tjoanda, kebutuhan rumah layak huni saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar.

Namun tidak serta merta hanya berpatokan pada jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga memastikan penerima bantuan ini tepat sasaran, dieksekusi dengan cepat di lapangan, serta harganya yang dikontrol secara ketat sehingga tidak ada manipulasi.

Harapannya, seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati hunian yang layak di setiap daerah.