Dedi Mulyadi Berterima Kasih ke Warga Jawa Barat soal Pembongkaran PKL di Cidadas: Trotoar Bukan untuk Pedagang

tvOnenews.com - Ketegangan klasik baru-baru ini terjadi di Bandung. Kebijakan tegas pemerintah daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merajai trotoar di kawasan Pasar Cicadas memicu gelombang kritik pedas, hingga kemarahan dari sebagian masyarakat dan pedagang yang terdampak.

Menariknya, alih-alih membalas dengan defensif atau ikut meradang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyikapi badai kritik tersebut dengan lapang dada, bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas kemarahan warga.

Dalam perjalanannya menuju Kota Bekasi, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan bahwa pro dan kontra adalah paket lengkap dari sebuah dinamika kepemimpinan yang mustahil dihindari.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi yang disukai semua,” ujar Dedi dalam video yang diunggahnya di TikTok, dikutip via laman resmi Bapenda Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026).

Kang Dedi mengonfirmasi bahwa pembongkaran lapak PKL ini murni dilakukan untuk mengembalikan fungsi esensial trotoar sebagai hak mutlak pejalan kaki, bukan untuk memutus rezeki atau menyengsarakan rakyat kecil.

Menurutnya, pembiaran trotoar sebagai tempat berjualan selama ini telah merampas hak kenyamanan serta keselamatan publik yang berjalan kaki. 

Mengembalikan jalur pedestrian agar aman dan ramah bagi masyarakat. Lapak PKL yang tidak tertata kerap menutupi visibilitas toko-toko resmi di belakangnya, padahal pemilik toko tersebut patuh membayar pajak daerah.

“Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko juga harus terlihat dari depan,” katanya.

Terkait desakan dari para pedagang yang menuntut adanya ganti rugi atau kompensasi besar akibat pembongkaran tersebut, KDM (Kang Dedi Mulyadi) memberikan jawaban yang realistis.

Ia menjelaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki batas yang nyata, sehingga pemerintah tidak bisa asal menggelontorkan uang miliaran rupiah.

"Kalau saya harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin juga, karena kemampuan keuangan kita terbatas," pungkasnya.