Pesan Mendalam Dedi Mulyadi untuk Warga Jabar, Keprihatinan terhadap Bahaya Pinjaman Online

Jakarta, tvOnenews.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan pesan mendalam untuk warganya. Hal itu berkaitan dengan bahayanya pinjol.

Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi atau KDM mengingatkan agar warga Jabar tidak memakai atau kecemplung pada pinjaman online (Pinjol). 

Pesan tersebut disampaikan dalam pidatonya di tengah Idul Adha kemarin. Refleksi sosial yang mendalam, Dedi menyoroti paradoks perilaku masyarakat modern dalam prioritas ekonomi dan pendidikan anak. 

KDM menegaskan bahwa negara menjamin sekolah gratis hingga tingkat SMA bagi warga tidak mampu, termasuk memberikan subsidi penuh bagi anak miskin yang bersekolah di institusi swasta melalui kerja sama pemerintah.

Dedi melihat mindset yang seakan salah karena orang tua lebih berat berkaitan dengan pendidikan, dibandingkan gaya hidup. 

"Kalau untuk bayaran atau sumbangan sekolah Rp 100.000, ributnya bisa sealam dunia. Tapi untuk beli HP baru, beli motor, atau uang jajan anak Rp 30.000 setiap hari, mereka diam saja tidak pernah mengeluh,” kritik Dedi dikutip dari Bapendajabar, Minggu (31/5).

Sehubungan dengan ini, Gubernur Jabar itu melihat juga adanya dampak berantai dari gaya hidup ini dinilai sangat merusak tatanan keluarga. 

Ketika anak menuntut fasilitas di luar kemampuan ekonomi, orang tua yang terjebak gengsi akhirnya menempuh jalan pintas dengan meminjam uang ke “Bank Emok” (rentenir keliling) atau Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. 

Bahkan sebagian dari mereka mencoba melunasi utang tersebut melalui aktivitas Judi Online (Judol).

“Akhirnya yang terjadi adalah orang gila bertemu dengan orang tidak waras,” ungkapnya menggambarkan lingkaran setan kemiskinan struktural baru tersebut.

Di sisi lain, KDM juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam penerimaan siswa baru di sekolah unggulan (Sekolah Maung).

Dia mau memutus budaya titip-menitip yang seharusnya tidak boleh merusak tujuan pembentukan sekolah, temasuk sekolah unggulan yang diarahkan mencetak sumber daya manusia berkualitas.

“Tidak boleh ada budaya titip-menitip dan kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapa pun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan,” katanya.