Tak Lagi Diam, Tio Ferdian Eks Raka Raki Jatim 2026 Akhirnya Buka Suara soal Isu Minta Pacar Aborsi: Saya Juga Punya Bukti

tvOnenews.com - Nama Tio Ferdian Rahmana tengah menjadi sorotan setelah muncul tudingan di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan dugaan permintaan kepada sang kekasih untuk mengakhiri kehamilan.

Dalam narasi yang beredar, Tio disebut sempat membicarakan opsi melakukan aborsi hingga ke Singapura.

Isu tersebut kemudian berkembang luas dan berdampak pada karier Tio sebagai figur duta wisata.

Ia sebelumnya menyandang status Wakil I Raka Jawa Timur 2026 dan pernah terpilih sebagai Cak Surabaya 2023.

Setelah beberapa hari menjadi perbincangan publik, Tio akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.

Ia mengakui adanya komunikasi melalui WhatsApp yang menurutnya kurang tepat, tetapi menilai terdapat perbedaan antara informasi yang beredar di media sosial dengan apa yang sebenarnya ia alami.

Dalam pernyataannya, Tio tidak menampik adanya komunikasi yang kemudian menjadi bagian dari polemik. Ia menyampaikan permintaan maaf atas percakapan tersebut dan menjelaskan bahwa saat itu dirinya berada dalam kondisi panik.

"Saya memohon maaf atas komunikasi WhatsApp yang kurang tepat. Saat itu saya dalam kondisi panik."

Menurut Tio, klarifikasi tersebut tidak dibuat untuk menyerang atau menyalahkan pihak tertentu. Ia justru ingin menyampaikan sudut pandangnya karena menilai informasi yang beredar belum menggambarkan keseluruhan persoalan.

Ia juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara narasi yang berkembang di media sosial dan kejadian sebagaimana yang ia ketahui serta alami.

"Ada perbedaan antara informasi yang beredar dengan apa yang saya alami."

"Klarifikasi ini saya sampaikan untuk memberikan sudut pandang saya, bukan menyalahkan pihak lain," lanjutnya.

Dalam klarifikasinya, Tio mengatakan persoalan tersebut sebenarnya sudah ia ketahui sebelum menjadi konsumsi publik.

Ia mengaku telah menawarkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi tawaran tersebut disebut tidak disetujui oleh pihak terkait.

Tio juga menyatakan memiliki sejumlah bukti yang menurutnya dapat membantu menjelaskan kronologi secara lebih utuh. Bukti itu disebut mencakup percakapan, dokumentasi, hingga keterangan saksi.

Ia menyatakan bukti-bukti tersebut siap diberikan apabila diperlukan, baik kepada pihak berwenang maupun pihak independen.

"Saya telah mengetahui persoalan ini sebelumnya dan menawarkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab."

"Saya juga memiliki bukti yang dapat menjelaskan kronologinya," imbuhnya.

Tio kemudian meminta masyarakat tidak langsung memberikan penilaian hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

Ia berharap publik melihat persoalan dari berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan mengenai dirinya. Menurut Tio, klarifikasi yang disampaikan juga berkaitan dengan upayanya menjaga nama baik dirinya dan keluarga.

"Saya berharap publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari satu sisi cerita. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tio Ferdian Rahmana," pungkasnya.

Klarifikasi Tio muncul setelah sejumlah konsekuensi mulai diterimanya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bersama pihak terkait menggelar pembahasan mengenai dugaan pelanggaran kode etik Tio pada 11 dan 12 Agustus 2026.

Hasilnya, status Tio sebagai Wakil I Raka Jawa Timur 2026 dicabut. Ia juga dibebastugaskan dari seluruh hak dan kewajibannya sebagai pemegang gelar tersebut.

Keputusan itu diambil melalui pembahasan yang melibatkan Disbudpar Jatim, Disbudporapar Kota Surabaya, Dewan Juri Grand Final Raka Raki 2026, Ikatan Raka Raki Jawa Timur, Paguyuban Cak Ning Kota Surabaya, hingga psikolog.

Dengan pencabutan tersebut, posisi Wakil I Raka Jawa Timur 2026 juga tidak akan diberikan kepada peserta lain.

Tidak hanya gelar, Tio juga diwajibkan mengembalikan seluruh atribut dan hadiah yang diterimanya sebagai Wakil I Raka Jawa Timur 2026.

Kasus Tio Ferdian Rahmana pun masih menjadi perhatian publik. Terlepas dari berbagai konsekuensi yang telah diterimanya, fakta hukum mengenai dugaan tindak pidana tersebut tetap harus menunggu proses pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.

(tsy)