Bertemu dengan 3 Gubernur, Erick Thohir Tegaskan 21 Cabor Prioritas DBON Wajib Dipertandingkan di PON 2028

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, memastikan 21 cabang olahraga prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang wajib dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendatang.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan pembinaan olahraga nasional dengan target prestasi di level internasional.

Penegasan itu disampaikan Erick Thohir usai memimpin rapat konsolidasi bersama para kepala daerah yang akan menjadi tuan rumah PON 2028 di NTB dan NTT.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena. Kemudian, hadir pula Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut akan digelar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

Menurut Erick, pelaksanaan PON tidak boleh terlepas dari arah pembangunan olahraga nasional.

Karena itu, cabang olahraga yang menjadi prioritas dalam DBON harus mendapatkan ruang utama dalam penyelenggaraan pesta olahraga nasional tersebut.

Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi dan pemetaan ulang terhadap potensi olahraga Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai ajang internasional pada masa mendatang.

"Tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia yang sesuai dengan DBON (Desain Besar Olahraga Nasional) terbaru untuk 21 cabor wajib dipertandingkan," ujar Erick Thohir di Gedung Kemenpora, Selasa (23/6/2026).

Sebanyak 21 cabang olahraga yang masuk prioritas DBON sebagian besar merupakan cabang yang dipertandingkan pada Olimpiade.

Cabang-cabang tersebut dipilih karena dinilai memiliki peluang besar menyumbangkan prestasi bagi Indonesia di level dunia.

Beberapa cabang yang masuk dalam daftar prioritas antara lain atletik, senam, akuatik, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan.

Selain itu terdapat pula sepak bola, menembak, judo, tinju, taekwondo, serta balap sepeda.

Kemudian terdapat cabang bola basket 3x3 dan voli pantai 2x2 yang dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang.

Pemerintah juga memasukkan cabang-cabang yang memiliki peluang kompetitif tinggi di tingkat internasional.

Cabor dayung, termasuk nomor dayung dan kano, juga menjadi bagian dari program prioritas tersebut.

Selain itu ada tenis, anggar, gulat, serta equestrian yang masuk dalam daftar DBON terbaru.

Menariknya, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap pencak silat.

Olahraga asli Indonesia tersebut dimasukkan sebagai cabang world heritage yang wajib mendapat tempat dalam pembinaan olahraga nasional.

Erick menjelaskan bahwa arah kebijakan olahraga Indonesia saat ini difokuskan untuk meningkatkan prestasi pada ajang multi-event. Target tersebut mencakup SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Karena itu, menurut Erick, PON harus menjadi bagian dari sistem pembinaan yang terintegrasi.

Atlet-atlet potensial yang tampil di level nasional diharapkan dapat menjadi fondasi bagi tim Indonesia di kompetisi internasional.

Untuk memastikan keselarasan tersebut, Kemenpora akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Pertemuan tersebut akan membahas penyesuaian cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 2028.
‎
‎Selain persoalan cabang olahraga, Erick juga menyoroti pentingnya tata kelola kompetisi yang baik.

‎"Semua harus memiliki tolak ukur yang baik," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI tersebut. 
‎
‎Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan tidak akan membangun arena olahraga baru untuk penyelenggaraan PON 2028.

Pemerintah mendorong daerah penyelenggara untuk memaksimalkan fasilitas yang sudah ada.

Renovasi dan peningkatan kualitas venue dinilai menjadi solusi yang lebih efektif dibanding pembangunan infrastruktur baru.
‎
‎Erick menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian akan segera dilakukan untuk memastikan persiapan PON berjalan sesuai rencana.

Rapat tersebut nantinya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

‎(igp)