Menteri ATR/BPN Menyerahkan 162 Sertifikat Aset Tanah kepada Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 162 sertifikat aset kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Penyerahan aset tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemprov DKI Jakarta.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Hadi Tjahjanto yang menyerahkan 162 sertifikat aset yang berasal dari bidang tanah seluas 225 hektar dan nilai total aset Rp29,35 triliun.

"Baru tadi kita menyaksikan Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertifikat sebanyak 162 aset-aset Pemprov DKI. Ini menjadi suatu kebanggaan kami karena akuntabilitas pencatatan asetnya semakin baik dan memberikan kepastian hukum yang terjamin," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Senin (22/5/2023).

Sebagai rincian, aset tersebut terdiri dari kota Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, Jakarta Selatan sebanyak 30 bidang, Jakarta Barat sebanyak 3 bidang, dan Jakarta Timur sebanyak 11 bidang.

Termasuk di dalamnya ada sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kampung Bermis Muara Angke, HPL NCICD di Kelurahan Cilincing dan Kalibaru, serta Hak Pakai Taman Margasatwa Ragunan.

Heru pun mengatakan kesiapan pihaknya mendukung Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan sertifikasi aset-aset DKI yang belum rampung. Sebab hal ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan aset.

Sementara, Hadi Tjahjanto menjelaskan penyerahan 162 aset ini merupakan bagian dari perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan aset pemerintah daerah.

"Kami akan terus bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menyelesaikan aset-aset yang belum disertifikatkan," tutur dia.

Sebagai informasi, capaian kegiatan pendaftaran tanah di DKI Jakarta, dari estimasi tanah sejumlah 1.866.095 bidang, saat ini telah terdaftar sebanyak 1.767.824 bidang atau 94,73 persen. Dengan capaian data Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan (SIAP) elektronik terbesar di seluruh Indonesia, yaitu 1.339.294 atau 92,12 persen. (agr/aag)