Temui Mahfud MD, Serikat Buruh ASEAN Beri Masukan Soal Perbaikan Kondisi Buruh Myanmar

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, Pemerintah RI juga mengalami kesulitan dalam melindungi tenaga kerja WNI yang bekerja di Myanmar karena kondisi saat ini di Myanmar.

"Terlebih pada tenaga kerja WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujarnya.

Dalam kaitan ini, negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo bulan Mei lalu telah menyepakati untuk bekerjasama menghadapi TPPO.

"Pemerintah RI selama ini untuk masalah sosial yang terkait perburuhan tidak akan meninggalkan kaum buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan kaum buruh," tegasnya.

Menko Polhukam yang juga selaku ketua ASEAN Political and Security Council (APSC) dari Indonesia, menerima dan mendukung masukan dari perwakilan serikat buruh ASEAN ini.(rpi)