Warga Temukan Dugaan Perambahan Hutan di Malili, KPH Kecolongan?

Luwu Timur, Sulsel - Dugaan perambahan kawasan hutan lindung di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, viral di sosial media Facebook. Seorang warga yang mengaku pencari getah damar, mendokumentasikan kondisi hutan yang sudah rusak akibat penebangan pohon kayu diduga untuk diperjualbelikan.

Dalam video berdurasi 31 detik, perekam video menyebut beberapa nama, di antaranya Kepala UPT KPH Larona Mandar dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur Andi Tabacina.

"Inimi kudapat Pak Mandar, ini masyarakat orang tidak digaji ini. Pak Sri, Pak Bahar, Agung, ini Andi Tabacina, ini Pak Nasir, inimi hasilnya bapak, bukan orang digaji yang temukan ini, orang tidak sekolah," kata warga yang merekam aktivitas dugaan perambahan di kawasan hutan lindung.

Banyaknya perambahan hutan di hulu Malili, diduga sebagai penyebab keruhnya sungai Malili beberapa pekan ini. Warga yang biasa menggunakan air sungai Malili untuk mandi atau mencuci, dibuat resah dan khawatir, akan terjadi bencana alam. 

"Tanda-tandanya sudah ada. Sungai keruh dan buaya sudah sering menampakkan diri, mendekati permukiman. Kondisi ini menandakan adanya kerusakan di hutan," kata Abdul Rauf Dewang, tokoh masyarakat di Malili.

Lemahnya pengawasan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Polisi Kehutanan, disinyalir menjadi salah satu penyebab maraknya aktivitas perambahan hutan lindung di Luwu Timur. Netizen menyebut KPH kecolongan, setelah beredarnya video temuan dugaan perambahan hutan oleh warga pencari getah damar tersebut.

Adapun Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Mandar, membantah pihaknya kecolongan. Mandar mengaku akan rapat singkat dengan Polisi Kehutanan sebelum turun menelusuri kasus tersebut.

"Kalau dibilang kecolongan, ya tidak juga, karena hal ini kami pikir sudah ditangani Kepala Desa Pongkeru. Ini sengketa yang melibatkan beberapa masyarakat di Pongkeru," kata Mandar. Mandar menegaskan, pihaknya akan segera menelusuri kasus tersebut. (Haswadi/act)