Intip Begini Kegiatan Menkeu Sri Mulyani saat Hadiri World Economic Forum 2024 di Swiss, Bawa Kabar Gembira untuk Indonesia?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri kegiatan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, yang berlangsung mulai 15 Januari hingga 19 Januari 2024.   

Sri Mulyani langsung disambut kehadirannya oleh Duta Besar Febrian Ruddyard yang juga merupakan Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk PBB di Jenewa, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya, saat tiba di Davod sejak Minggu (14/1/2024).   

Dia membagikan setiap kegiatannya di akun @smindrawati saat akan menghadiri forum dari sebuah organisasi internasional untuk membangun kerja sama ekonomi antara sektor publik dan private.  

“Dan hari ini saya naik kereta dari Lausanne, yang terkenal dengan Danau Jenewa-nya, menuju Davos untuk menghadiri World Economic Forum [WEF],” demikian keterangannya dikutip dalam unggahan di akun @smindrawati, Kamis (18/1/2024).  

Menkeu Sri Mulyani bercerita bahwa dirinya sebagai seorang menteri keuangan perempuan di Indonesia dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2024 pada sesi “The Economics of Gender Parity” pada Selasa (16/1/2024) di Davos, Swiss.

Baca Juga

Transformasi Industri Pertambangan Indonesia dalam Mendukung Energi Terbarukan

Dia menjelaskan Pemerintah Indonesia sangat berfokus pada pengarusutamaan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan penandaan anggaran atau budget tagging yang responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengidentifikasi anggaran agar benar-benar memberikan dukungan terhadap penguatan gender.

“Penandaan penargetan gender sesuai anggaran telah diperkenalkan dan kini telah diterapkan pada 42 persen pemerintah daerah kita,” ujar Menkeu.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia saat ini dianggap terbilang cukup stagnan. Hal tersebut disebabkan peluang yang masih kecil, baik di sisi supply maupun demand.

Dari sisi supply, pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskal, termasuk regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dari hal yang paling mendasar.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan beasiswa dimana 52 persen penerima beasiswa tersebut adalah perempuan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaring pengaman sosial yang berbasis gender, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tunai tersebut diberikan kepada kepala keluarga yang mayoritas perempuan agar dapat digunakan untuk memenuhi gizi keluarga dan anak-anaknya.

“Kami juga memperkenalkan akses permodalan yang cukup banyak. Kami memberikan akses melalui subsidi bunga, terutama bagi kelompok ultra mikro yang berjumlah lebih dari 7,5 juta orang. Kini mereka memiliki akses yang 90 persen dalam hal ini dipimpin oleh perempuan. Jadi, pada sisi supply, perempuan akan diberdayakan dalam hal akses terhadap modal, keterampilan mereka sendiri, dan peluang,” ungkapnya.

Sementara dari sisi demand, bukan hanya netralitas gender yang diberikan, tetapi afirmasi gender juga menjadi penting karena situasi yang dihadapi perempuan ketika bekerja berbeda dengan laki-laki.

Hal ini terlihat terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi perempuan ketika bekerja, yaitu waktu yang dialokasikan untuk terus berkarir dan berkeluarga, sehingga sangat perlu untuk segera diatasi.

“Kebijakan dan regulasi sangatlah penting, memastikan bahwa sinyal untuk memberikan kesempatan yang setara benar-benar ada atau bahkan dalam hal ini tidak sekadar netralitas gender, tetapi lebih afirmatif terhadap gender. Untuk itu, Kementerian Keuangan memperkenalkan cuti melahirkan, tempat laktasi, tempat penitipan anak sehingga kita mencegah perempuan melepas karirnya. Hal ini akan memungkinkan kita untuk memiliki lebih banyak perempuan pada posisi teratas,” terangnya.

Di sela-sela rangkaian pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2024, Menkeu Sri Mulyani turut melakukan pertemuan dengan CEO Youtube Neal Mohan, pada Selasa (16/1/2024).

“Siapa tidak kenal YouTube? Layanan berbagi video yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebuah sarana berbagi informasi yang begitu mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun,” imbuh dia.

Menkeu berbincang hangat mengenai Creators Economy, yaitu ekonomi yang diciptakan dan digerakkan oleh para kreator konten di platform ini.

Baginya, popularitas YouTube telah menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan baru, tidak hanya bagi para pembuat konten, namun juga bagi orang-orang yang mendukung mereka.

”YouTube juga menyiapkan Creator Academy. Sebuah program bagi para kreator-kreator baru agar lebih memahami bagaimana menjadi content creator yang baik. Saya pun mendukung ini, melihat bagaimana YouTuber telah menjadi profesi dan cita-cita para generasi muda Indonesia,” beber Menkeu.

Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini juga telah menggunakan YouTube sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami di Kemenkeu juga menggunakan YouTube sebagai sarana menginformasikan kepada masyarakat mengenai kondisi terkini APBN #UangKita secara transparan. Sebuah langkah yang mengusung semangat keterbukaan, demokrasi, akuntabilitas, serta transparansi..!," tegas dia.

Tak hanya bertemu dengan CEO Youtube Neal Mohan, Menkeu juga mengadakan bilateral meeting dengan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan di sela-sela agenda kegiatan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2024, di Davos-Klosters, Switzerland.

“Siang ini, sebelum menghadiri pertemuan WEF, saya bertemu dengan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan. Setelah sebelumnya, saya tak sempat bertemu pada saat kunjungan kerja ke Arab Saudi akhir tahun lalu dalam rangka agenda pertemuan bersama IsDB,” terang dia.

Menkeu menyampaikan, peranan Indonesia yang telah secara resmi menjadi pemegang saham terbesar ketiga dari Islamic Development Bank (IsDB).

”Indonesia senang bisa turut mendukung berbagai Multilateral Development Bank, dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga ingin berpartisipasi aktif dalam membangun dan mendukung reformasi IsDB,” katanya.

Menkeu percaya bahwa Indonesia memiliki semangat untuk lebih kuat dalam berpartisipasi membangun IsDB.

“Saya optimis banyak profesional muda dari Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam membangun IsDB agar semakin baik ke depannya,” tandas dia.

Sebagai informasi, WEF dibentuk sejak tahun 1971 di Jenewa dan tahun ini akan melangsungkan annual meeting ke-54 di Davos-Klosters. 

Melansir dari laman resmi WEF 2024, pertemuan tahunan kali ini akan mempertemukan para pemimpin dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk membahas kondisi dunia dan mendiskusikan prioritas di tahun mendatang.   

Pertemuan tahunan ini juga akan menjadi wadah untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan berwawasan ke depan serta membantu menemukan solusi melalui kerja sama pemerintah-swasta.(lkf)