Putaran Terakhir Kampanye Partai Buruh Meng-Orange Kan Jakarta, Cabut Omnibus Law

tvOnenews.com - Berdasarkan survei internal oleh lembaga survei independen dan kredibel Lembaga Survei Risetindo Barometer , elektabilitas Partai Buruh sudah mencapai 4,778%. Dengan demikian, Partai Buruh berkeyakinan Lolos Parlamentary Threshold 4% akan mendapatkan jumlah kursi di DPR RI sebanyak 20-30. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam Kampanye Nasional Partai Buruh di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

"Ketika masuk ke DPR RI, maka perjuangan utama Partai Buruh adalah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja," ujar Said Iqbal. 

Hal ini karena UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh.

"Seperti pesangon yang murah, PHK mudah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa batasan periode, jam kerja yang fleksibel, kenaikan upah kecil, tanah petani mudah dirampas oleh korporasi, pada panen raya direspon dengan impor beras, daging, dan komoditas lain, serta kerusakan lingkungan atas nama investasi," lanjutnya.

Menurut Said Iqbal, peserta yang hadir dalam kampanye akbar ini berjumlah 1.500 bus. Dengan demikian, total peserta yang hadir bisa dipastikan lebih dari 90 ribu orang.

"Hari ini Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh warna oranye. Warna kebesaran Partai Buruh," tegasnya. Spanduk bertuliskan "Coblos Nomor 6" bertebaran di mana-mana.

Baca Juga

Menag Tak Setuju Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel-AS: Di Sana Dibantai, di Sini PHK, Umat Islam Rugi 2 Kali

Dalam pidatonya, Said Iqbal menegaskan, begitu Partai Buruh masuk Senayan, langkah pertama yang dilakukan adalah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selain itu, Partai Buruh bercita-cita mewujudkan negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja (working class).

Said Iqbal menambahkan, negara sejahtera berdasarkan tiga prinsip. Pertama, kesetaraan kesempatan. Hal ini jika dijabarkan berarti, kamu boleh kaya, asalkan tidak memiskinkan kami. Kedua, redistribusi kekayaan, yaitu mengembangkan 5 program jaminan sosial lainnya: jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Ketiga, tanggung jawab publik, yaitu mayoritas anggaran APBN dan APBD dialokasikan untuk jaminan sosial.

"Hal lain yang akan diperjuangkan Partai Buruh adalah anti impor beras, daging, dan komoditas lainnya, termasuk di dalamnya adalah pro subsidi," tegasnya.

Dalam kampanye nasional ini, Said Iqbal berjanji, bilamana Partai Buruh masuk Senayan akan memberikan janji politik yang sudah dikerjakan dan akan terus dikerjakan; yaitu stop PHK, membuka lapangan kerja berbasis pasar sosial, anti korupsi, naikkan upah 15 persen, mengembalikan tanah untuk petani, reforma agraria, kedaulatan pangan, anti impor, perahu untuk nelayan, angkat guru dan honorer sebagai PNS, hapus outsourcing, pembatasan periode karyawan kontrak, perlindungan pekerja dan anak-anak dengan memberikan rasa aman dan asupan gizi melalui program jaminan sosial yaitu jaminan makanan, kuliah gratis, BPJS gratis, dan membangun lembaga advokasi di negara tujuan buruh migran Indonesia.