Di Hadapan Menteri Energi Dunia, Menteri ESDM Tunjukkan Bukti Pembangunan Energi Inklusif

tvOnenews.com - Di tengah menguatnya dorongan global untuk mempercepat peralihan ke energi bersih, isu kedaulatan energi kembali mengemuka dalam forum kawasan Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang pada Minggu (15/3) waktu setempat. 

Pertemuan para menteri dan pelaku industri energi dari negara-negara Indo-Pasifik itu menjadi ruang diskusi tentang bagaimana transisi energi dijalankan tanpa mengganggu stabilitas pasokan maupun kepentingan energi nasional masing-masing negara.

“Forum ini saya sangat mengapresiasi sebagai bentuk dari keberadaan kita semua untuk saling menguatkan, tidak saling melemahkan. Bagaimana negara-negara Indo-Pasifik itu bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan para delegasi. 

Bahlil menyinggung kondisi global yang semakin kompleks sehingga mengharuskan adanya kolaborasi antarnegara. “Ketika kondisi (konflik) ini kita tidak mampu melakukan kolaborasi yang baik, maka kita juga tidak bisa menyalahkan setiap negara memprioritaskan dengan kebijakan-kebijakan internalnya,” jelasnya. 
   
Bagi Indonesia, percepatan transisi energi harus tetap menghormati hak tiap negara untuk menentukan kebijakan energinya sendiri. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kondisi ekonomi, struktur energi, dan kebutuhan masyarakat berbeda-beda, sehingga jalur transisi tidak bisa diseragamkan.

Meski demikian, kerja sama internasional tetap diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan energi, asalkan dibangun atas dasar saling menghormati kebijakan nasional. “Kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan harus menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan dan tujuan nasional setiap negara,” ujar Bahlil di hadapan para delegasi.

Perluas Akses
Sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara upaya menurunkan emisi dan memastikan pasokan energi tetap andal. Pemerintah menekankan bahwa proses transisi harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi maupun aktivitas industri.

Baca Juga

Dari EV hingga Gadget: Evolusi Teknologi Baterai dan Dampaknya bagi Industri Masa Depan

“Jangan sampai pergeseran (transisi) ini menimbulkan lonjakan harga energi sehingga malah memperberat beban masyarakat,” ungkapnya. 

Ia menegaskan bahwa strategi transisi energi Indonesia dilakukan secara realistis dengan memanfaatkan potensi sumber daya domestik, seperti pemanfaatan biodiesel. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat program biodiesel dengan memanfaatkan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang selama ini diekspor sekitar 26 sampai 30 juta ton per tahun. 

“Kami akan membuat planning untuk CPO yang kita selama ini ekspor, kita akan mendorong untuk menjadi B50, B60, B70 untuk memenuhi kebutuhan domestik kita,” jelas Bahlil. 

Di saat yang sama, pemerintah terus mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga sekitar 100 gigawatt guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia juga mulai mengambil langkah konkret dengan mematikan secara bertahap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang kapasitasnya hampir mencapai 20 gigawatt.

“Sudah saatnya saya pikir setiap kesepakatan-kesepakatan global itu harus mampu kita lakukan untuk kita bisa eksekusi,” ungkap Bahlil. 

Dalam forum tersebut, Bahlil tak lupa menegaskan prinsip inklusivitas energi yang berkeadilan sosial. Kehadiran program BBM Satu Harga, Listrik Desa (Lisdes) hingga Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi salah satu wujud keberpihakan pemerintah bagi masyarakat dengan memastikan seluruh warga negara memiliki akses energi yang andal dan terjangkau. 

Sebagai informasi, Forum di Tokyo ini menjadi pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha energi untuk membahas keamanan pasokan energi di kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang dan National Energy Dominance Council Amerika Serikat.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus menghormati jalur transisi energi yang dipilih masing-masing negara.(chm)