WFH Jumat ASN Surabaya Disorot DPRD, Dinilai Rawan Hari Kejepit
- Istimewa
tvOnenews.com - Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang diterapkan setiap Jumat menuai sorotan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya. Kebijakan ini di satu sisi merupakan turunan dari arahan pemerintah pusat terkait pola kerja fleksibel, namun di sisi lain dinilai perlu penyesuaian agar tetap efektif di tingkat daerah.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Tri Didik Adiono, menyebut penerapan WFH memang penting untuk efisiensi, tetapi penentuan hari pelaksanaan menjadi faktor krusial.
“Ya, kalau menurut saya memang untuk efisiensi dan efektivitas WFH itu memang perlu. Akan tetapi kalau menurut saya, di hari Jumat itu kurang efektif,” ujar Didik Beldex, sapaan akrabnya.
Menurutnya, penempatan WFH di hari Jumat berpotensi memicu penyalahgunaan waktu kerja karena berdekatan dengan akhir pekan.
“Karena gini, kekhawatiran kami adalah Jumat dianggap nanti kan WFH. Mereka akhirnya ASN ini Jumat, Sabtu, Minggu ternyata tidak di Surabaya atau ya, dianggap dino kecepit lah, anggapannya ya, bahasanya,” ungkap Didik.
Didik menilai pola seperti itu berisiko menurunkan disiplin ASN jika tidak diantisipasi sejak awal. Ia pun mendorong agar kebijakan WFH dipindahkan ke hari tengah pekan seperti Selasa, Rabu, atau Kamis.
“Tapi kalau yang provinsi hari Rabu itu bagus,” kata Didik.
Ia menjelaskan, penempatan WFH di tengah pekan dinilai lebih efektif menjaga ritme kerja ASN karena tidak terhubung langsung dengan hari libur.
“Kalau di hari Selasa, itu kan mereka Senin kan tetap bekerja. Jadi ketika meninggalkan titik Surabaya, mereka enggak berani. Karena Rabu harus aktivitas,” jelas Didik.
Meski demikian, DPRD tetap menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan jumlah anggota yang terbatas, Komisi A akan melakukan pemantauan secara acak di lapangan.
“Akan tetapi, kami akan melakukan secara random,” tegas Didik.
Didik menambahkan, DPRD juga akan melibatkan mitra kerja untuk memastikan pelaksanaan WFH berjalan sesuai aturan.
“Pelayanan, kami juga butuh input dari BKD. Ya kan? BKD itu kan juga mitra kami di Komisi A, untuk memberikan input kira-kira pengawasan yang lebih detail itu bagaimana?,” ujar Didik.
Selain pengawasan, Didik juga menyoroti pentingnya evaluasi pada tahap awal penerapan WFH agar kebijakan bisa berjalan optimal.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong penerapan skema kerja fleksibel berupa WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN setelah periode Lebaran 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi beban mobilitas dan konsumsi energi, dengan tetap memastikan layanan publik berjalan normal.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menerapkan kebijakan serupa dengan memilih hari Rabu sebagai jadwal WFH ASN. Penentuan hari tersebut merupakan bagian dari penyesuaian teknis di daerah agar pelaksanaan kerja fleksibel tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.(chm)
Load more