BNPP Gelar Forum IPKP 2026 untuk Perkuat Kawasan Perbatasan Laut

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan menggelar Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut 2026 sebagai upaya memperkuat pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan laut.

Forum yang diselenggarakan di Jakarta itu difokuskan pada pemutakhiran metodologi dan pengukuran kinerja IPKP sebagai instrumen evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, mengatakan penyusunan laporan IPKP 2026 ditargetkan selesai pada Juli mendatang sebelum disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas pada Agustus 2026.

“Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” ujar Maith.

Ia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut rekomendasi IPKP tahun sebelumnya. Menurutnya, sejumlah intervensi kementerian dan lembaga belum sepenuhnya tercermin dalam hasil penilaian 2025, sehingga perlu konfirmasi ulang agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada penguatan pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan laut.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. Dari sektor pariwisata, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova, memaparkan dukungan pengembangan pendidikan vokasi di 11 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut.

Baca Juga

Tindak Lanjuti Arahan Mendagri, BNPP dan Kementerian PU Bahas Progres Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Kaltara

Ia menjelaskan program prioritas pariwisata 2026 meliputi:

1. Peningkatan keselamatan wisata
2. Pengembangan desa wisata
3. Pariwisata berkualitas
4. Event by Indonesia
5. Tourism 5.0

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dessi Arisandi, menyoroti tantangan sumber daya manusia di sektor perikanan kawasan perbatasan. Ia menyebut sekitar 85 persen nelayan belum tersertifikasi dan mayoritas masih berlatar pendidikan dasar hingga menengah pertama.

Menurutnya, keterbatasan akses pelatihan membuat program vokasional bagi nelayan difokuskan pada pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen.

Dari sisi data ekonomi, Badan Pusat Statistik melalui Endah Riawati memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut berdasarkan data PDRB 2025.

Kabupaten Natuna tercatat menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,49 persen, disusul Kepulauan Sangihe sebesar 5,67 persen dan Kepulauan Talaud sebesar 5,19 persen. 

Sementara pertumbuhan terendah tercatat di Kabupaten Bengkalis sebesar 2,93 persen, Biak Numfor 3,29 persen, dan Maluku Barat Daya 3,49 persen.