Kasus Febrie Adriansyah Berpotensi Gerus Kepercayaan Publik Terhadap Aparat Penegak Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Pengungkapan dugaan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah terus menuai sorotan tajam publik.

Terbaru, penulis buku ' Prabowo untuk Indonesia Raya', Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur turut menyorot berbagai spekulasi yang mewarnai jalannya pengungkapan kasus tersebut.

Gus Lilur menilai berbagai narasi yang berkembang di ruang publik telah memunculkan persepsi adanya friksi antarlembaga penegak hukum. 

Sumber :

• Istimewa

Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan karena berisiko memicu polarisasi baru di tengah masyarakat.

"Sejak beberapa hari terakhir berkembang asumsi-asumsi liar yang meracuni kognisi rakyat Indonesia. Berbagai teori bermunculan hingga menyeret banyak institusi negara. Racun itu tidak bisa dilawan hanya dengan bantahan atau siaran pers, tetapi dengan menghadirkan figur-figur yang masih dipercaya publik," kata Gus Lilur, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga

Buntut Kasus Febrie Adriansyah, Pemerintah Diminta Evaluasi Pengamanan Jaksa oleh TNI

Gus Lilur menilai jika hal tersebut dibiarkan secara berlarut-larut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memperkuat tata kelola penegakan hukum sesuai koridornya diantaranya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurutnya langkah tersebut perlu dilakukan dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

"Kepemimpinan Satgas PKH dialihkan dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menhan tetap perlu dilibatkan bersama TNI, Kejaksaan, Polri, dan Kementerian Keuangan, tetapi koordinasi utama berada di bawah Menko Polkam," kata Gus Lilur.

"Satgas PKH perlu diperkuat, bukan dibubarkan. Kepemimpinannya sebaiknya berada di bawah Menko Polkam agar koordinasi lintas lembaga semakin kuat dan mampu menjawab tantangan yang muncul pasca kasus yang menyeret mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH," sambungnya

Selain itu, Gus Lilur mengusulkan agar Presiden Prabowo dapat memasukan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas mengisi jabatan kementerian yang membawahi aparat penegak hukum.

Usulan tersebut mengingat kedua sosok memahami mengenai tata kelola aparat penegak hukum dan dinilai bersih dari praktik korupsi.

Ia meyakini duet kedua tokoh itu dapat mengembalikan kepercayaan publik terkait aparat penegak hukum.

Di sisi lain, ia mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak terjebak dalam persepsi berpihak kepada kelompok atau institusi tertentu. 

"Presiden harus hadir menjadi solusi atas berbagai faksi, bukan menjadi bagian darinya. Prabowo harus berdiri di atas semua kepentingan dan merangkul seluruh elemen bangsa agar tidak muncul polarisasi baru yang merugikan Indonesia," pungkasnya.(raa)