Ketua DPRD Surabaya: Keamanan Tak Cukup Dijaga dengan Pagar Tinggi

tvOnenews.com - Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri mengajak masyarakat tetap tenang. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi terkait isu keamanan di media sosial. Syaifudin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk menilai keamanan Kota Surabaya tidak semata-mata dapat diwujudkan melalui pengamanan fisik, termasuk pemasangan pagar tinggi.

Menurutnya, rasa aman justru dibangun melalui kepercayaan, komunikasi yang baik, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Rasa takut boleh saja, tapi Surabaya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi. Kami pastikan Surabaya tetap aman. Karena itu, kami mengimbau para pelaku usaha jangan sampai memiliki rasa cemas yang berlebihan," ujar Kaji Ipuk

Ia mengatakan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan tetap diperlukan. Namun, kewaspadaan tersebut tidak boleh berubah menjadi kepanikan yang justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perdagangan dan jasa di Jawa Timur, Surabaya dihuni masyarakat dengan beragam latar belakang. Menurut Kaji Ipuk, keberagaman tersebut merupakan modal yang harus terus dijaga. Upaya menjaga keamanan dapat dilakukan melalui mitigasi, pencegahan, hingga deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan.

"Surabaya ini kota metropolitan. Berbagai macam ras, suku, agama, dan kelompok hidup berdampingan. Kita harus mampu melakukan mitigasi, pencegahan, serta deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan," katanya.

Baca Juga

‎Athlon GMSB Kuningan Resmi Dibuka, Hadirkan Fasilitas Olahraga Multifungsi di Jantung Jakarta ‎

Kaji Ipuk menegaskan, menjaga kondusivitas Kota Surabaya bukan hanya menjadi tugas pemerintah, TNI, maupun Polri. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kota. Terlebih, Surabaya merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional.

"Kalau Surabaya tidak kondusif, aktivitas ekonomi pasti ikut terganggu. Padahal, negara berkewajiban memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, DPRD Kota Surabaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) rutin menggelar silaturahmi secara bergilir. Pertemuan tersebut dilakukan di DPRD, Komando Distrik Militer, serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya.

Menurut Kaji Ipuk, komunikasi informal antar-pemangku kepentingan dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Terkait pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan, Kaji Ipuk menilai langkah tersebut bukan solusi utama untuk menjaga keamanan. Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan fisik bangunan tetap harus memperhatikan ketentuan tata ruang, estetika kota, serta mekanisme perizinan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi menjelang HUT ke-81 RI.