Komisi I DPR usul Jangan Pakai Budaya Era SBY untuk Pemilihan Panglima TNI

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan mengusulkan soal pemilihan pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dia mengatakan pemilihan Panglima TNI ini tak dilakukan bergilir berdasarkan matra.

"Bergilir itu menurut saya sebuah budaya. Idealnya meritokrasi, siapa yang paling bagus, sudah jadi panglima. Jangan bergilir. Kalau saya tidak terlalu suka dengan bergilir itu," jelas Nico di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Dia menjelaskan budaya bergilir itu dimulai sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

"Bergilirnya tetapi enggak ada deret ukur atau hitung. Apakah satu kali, atau yang ini sekali, yang itu dua kali, kan kita enggak tahu," kata dia. 

Menurut Nico, budaya matra bergilir itu jangan menjadi patokan untuk pemilihan Panglima TNI. 

Baca Juga

Panglima TNI Berikan Santunan Rp200 Juta hingga Beasiswa Pendidikan kepada Keluarga Mayor Zulmi Aditya Iskandar

"Jangan kita tabrakan antara budaya atau etika baik dengan Undang-Undang. Nanti jadi kaku, jadi salah," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan budaya tersebut sangat berdampak negatif bagi orang yang memiliki kinerja cukup baik, tetapi tidak dipilih karena harus bergiliran matra. 

"Masa kita dipimpin oleh giliran, kita harus dipimpin oleh meritokrasi yang kerjanya paling bagus, melakukan koordinasi administratif, fungsi di matra-matra," terangnya. 

"Kasihan, ada yang layak tetapi karena bukan gilirannya jadi bukan dia yang dapat posisi Panglima," tandas Nico. (saa/put)