Warga Inggris Akan Dibayar Rp6,53 Juta Jika Tampung Pengungsi Ukraina

London, Inggris - Inggris akan memberi 350 paun (sekitar Rp6,53 juta) per bulan bagi penduduk yang menampung pengungsi dari Ukraina, kata pemerintah negara itu, Minggu (13/3).

Skema baru “Rumah bagi Ukraina” itu mengizinkan pengungsi dari perang untuk datang ke Inggris bahkan jika mereka tidak punya kerabat di negara itu.

Bantuan senilai 350 paun per bulan diberikan kepada penduduk jika mereka menyediakan sebuah ruangan atau properti bagi pengungsi selama enam bulan.

Dengan skema baru itu, anggota masyarakat, badan amal, bisnis dan kelompok komunitas dapat menawarkan akomodasi di sebuah laman internet pada akhir pekan depan, kata pemerintah.

“Inggris berdiri di belakang Ukraina di masa tersulit mereka dan masyarakat Inggris memahami perlunya memberi tempat berlindung pada banyak orang secepat yang kami bisa,” kata Menteri Perumahan Inggris Michael Gove dalam pernyataannya.

“Saya meminta rakyat di seluruh negeri untuk bergabung dengan upaya nasional dan memberikan dukungan pada teman-teman Ukraina kita. Bersama kita bisa memberi tempat yang aman bagi mereka yang sangat membutuhkannya,” katanya.

Siapa pun yang menawarkan ruangan atau rumah harus menunjukkan bahwa akomodasinya memenuhi standar dan mereka kemungkinan juga harus menjalani pemeriksaan catatan kriminal.

Perdana Menteri Boris Johnson sudah berupaya menampilkan Inggris sebagai negara yang membantu memimpin respons global terhadap invasi Rusia, yang disebut oleh Moskow sebagai "operasi khusus".

Namun, pemerintahnya telah dikritik karena dianggap lamban menerima pengungsi.

Anggota-anggota parlemen dari semua partai politik besar mengecam sikap keras pemerintah yang mengharuskan warga Ukraina memiliki visa dan hasil tes biometrik sebelum berangkat ke Inggris.

Para legistator itu menyebut pemerintah lebih mengutamakan birokrasi daripada pengungsi perang.

Jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina dapat bertambah menjadi lebih dari empat juta atau dua kali lipat dari jumlah saat ini, kata Badan Pengungsi PBB pekan lalu.(chm/ant)