Amerika Lantang Menolak Saat 157 Negara Mengakui Palestina di Sidang PBB, Pengamat Geopolitik Kritik Sikap Trump
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, tvOnenews.com - Isu kemanusiaan dan penegakan kemerdekaan Palestina menjadi topik panas dalam Sidang Umum PBB, September 2025.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan penghentian perang di Gaza saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York, pada Selasa lalu.
Ia menegaskan sudah "sangat terlibat" dalam upaya mendorong gencatan senjata dan berpesan agar negara-negara pendukung perdamaian bersatu dalam menuntut pembebasan para tawanan.
Dalam forum yang sama, mayoritas negara anggota PBB telah mengambil langkah bersejarah dengan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Sebanyak 157 negara menyatakan dukungan resmi. Tetapi tidak dengan Trump dan sekutunya lantang menolak keputusan itu.
Mengenai hal tersebut, Kolonel Dedy Yulianto selaku pengamat geopolitik sekaligus Analis Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan RI), menyoroti aksi Amerika dan beberapa negara barat yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.
“Pengakuan Palestina bisa mendorong perdamaian di Gaza, tetapi tidak serta-merta mengubah kendali Israel atas wilayah itu. Pertanyaannya, apakah kita yakin Amerika mampu mengubah situasi tersebut?” kata Dedy dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9/2025).
Ia menambahkan, keputusan 157 negara itu lahir sebagai spontanitas dari keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza yang dituding mengarah pada genosida.
- Istimewa
Pidato Trump dan Nafsu Nobel Perdamaian
Trump berpidato sangat panjang hingga sekitar satu jam penuh dengan nada keluhan sekaligus pujian terhadap dirinya sendiri.
Presiden AS benar-benar menggunakan forum itu untuk menonjolkan pencapaian masa jabatannya, meski banyak pemimpin dunia tidak lagi sejalan dengannya.
Trump bahkan mengklaim bahwa inisiatif perdamaian di Gaza berasal dari dirinya, bukan dari PBB. Ia menekankan bahwa Amerika “100%” mendukung badan dunia itu, meski sebelumnya kerap melontarkan kritik.
Oleh karena itu, Kolonel Dedy menilai pernyataan Trump sarat dengan ambisi pribadi, termasuk keinginannya meraih Nobel Perdamaian.
Trump mengulang klaim bahwa ia telah “mengakhiri tujuh perang” sejak kembali menjabat, meski faktanya ia juga melancarkan serangan militer ke Iran, Venezuela, India dan Pakistan, serta Mesir dan Sudan.
Dalam forum itu, delegasi Amerika dan Israel sempat melakukan walk-out saat sejumlah pemimpin negara akan berpidato, termasuk Presiden Prabowo.
"Jelas sekali dan nyata bahwa Trump memainkan peran sebagai pihak yang menahan perubahan, bukan sebagai mediator. Tindakan Trump ini menunjukkan sebagai penutup atau buka tutup pintu penentu bagi perdamaian di Gaza," ujarnya.
Pertemuan Multilateral Timur Tengah
Usai sidang UNGA, Trump mengundang sejumlah negara yang dianggap berpengaruh dalam perdamaian Timur Tengah. Pertemuan multilateral itu digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB, New York, Selasa (23/9/2025).
Selain AS dan Indonesia, hadir pula Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil PM sekaligus Menlu UEA Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
Qatar yang selama ini menjadi mediator utama bahkan sempat memprotes Israel karena serangan yang menembus wilayahnya.
Hal itu mendorong sejumlah negara Islam melakukan pertemuan khusus untuk menentukan sikap atas tindakan Israel.
Meski demikian, langkah Trump dianggap lambat dan masih berada dalam bayang-bayang Israel. Amerika tetap diposisikan sebagai aktor utama yang berperan bagai “Sinterklas perdamaian dunia,” meski tindakannya sering kontradiktif.
Indonesia Memainkan Peran Strategis
Kolonel Dedy menilai, keterlibatan Presiden Prabowo di forum UNGA memberi pengaruh signifikan hingga Trump mengundangnya ke lingkar negara-negara kunci perdamaian Gaza.
Prabowo telah menyatakan kesiapan Indonesia mengirim ribuan pasukan perdamaian, membantu stabilitas keamanan, hingga mendukung pembangunan kembali Gaza dengan kontribusi finansial bagi misi PBB.
Indonesia juga membuka peluang mengakui Israel dengan syarat Israel lebih dulu mengakui Palestina.
Menurut Dedy, posisi ini bisa menjadi kartu tawar penting yang memperkuat peran geopolitik Indonesia di mata Amerika dan sekutunya.
"Bagi Amerika peran Indonesia bisa dijadikan acuan perwakilan negara-negara Asia yang siap sebagai negara besar dan berpengaruh bagi keamanan di kawasan Asia Pasifik," tutupnya.
Dinamika di Sidang Umum PBB 2025 memperlihatkan kontras tajam antara mayoritas dunia yang mengakui Palestina dengan Amerika yang memilih menolak.
Trump juga tampil memainkan peran ganda karena mengklaim sebagai pembawa perdamaian, tetapi sekaligus menahan perubahan nyata di Gaza. (rpi)
Load more