Krisis Minyak Global, Korea Selatan Terapkan Ganjil-Genap Kendaraan Pemerintah Mulai 8 April

Korea Selatan, tvOnenews.com - Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas di tengah krisis bahan bakar global dengan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan sistem ganjil-genap. Kebijakan ini khusus diberlakukan untuk kendaraan pemerintah sebagai upaya menekan konsumsi minyak yang semakin tertekan akibat konflik di Timur Tengah.

Langkah ini diumumkan setelah meningkatnya level kewaspadaan krisis pasokan energi di negara tersebut, yang kini memasuki tahap lebih serius.

Ganjil-Genap Berlaku Mulai 8 April

Kebijakan ganjil-genap kendaraan pemerintah di Korea Selatan akan mulai diterapkan pada 8 April 2026. Aturan ini memberikan jeda waktu selama enam hari sejak peningkatan status krisis energi, agar instansi dan masyarakat dapat melakukan penyesuaian.

Dalam aturan tersebut:

• Kendaraan dengan pelat nomor akhir ganjil hanya boleh digunakan pada tanggal ganjil

• Kendaraan dengan pelat nomor akhir genap hanya boleh digunakan pada tanggal genap

Baca Juga

Pertalite Rp10.000 Jadi Tameng Inflasi, Ekonom Bongkar Risiko Jika Harga BBM Subsidi Dilepas

Pembatasan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengurangi mobilitas kendaraan berbahan bakar minyak di tengah tekanan pasokan energi global.

Kendaraan Listrik dan Kelompok Khusus Dikecualikan

Tidak semua kendaraan terkena aturan ini. Pemerintah Korea Selatan memberikan pengecualian terhadap beberapa kategori kendaraan, antara lain:

• Kendaraan listrik

• Kendaraan berbahan bakar hidrogen

• Kendaraan untuk penyandang disabilitas

• Kendaraan yang digunakan oleh perempuan hamil

Secara keseluruhan, kendaraan yang dikecualikan ini mencakup sekitar 25 persen dari total kendaraan yang ada.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah tetap menjaga aksesibilitas dan mendukung penggunaan energi ramah lingkungan.

Sektor Swasta Bersifat Sukarela

Berbeda dengan kendaraan pemerintah yang wajib mengikuti aturan, sektor swasta hanya dianjurkan untuk berpartisipasi secara sukarela dalam sistem pembatasan ini.

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan pembatasan tidak langsung melalui pengelolaan fasilitas publik.

Pembatasan Parkir di Area Pemerintah:

• Kendaraan tertentu tidak diperbolehkan parkir di area publik pada hari tertentu

• Contoh: pelat nomor berakhiran 1 atau 6 dilarang parkir pada hari Senin

Kebijakan ini diharapkan mendorong kepatuhan tanpa harus menerapkan aturan wajib secara langsung ke sektor swasta.

Target Penghematan Minyak Hingga 37,5 Persen

Kementerian terkait memperkirakan kebijakan ini dapat mengurangi konsumsi minyak secara signifikan.

Estimasi dampaknya:

• Pengurangan konsumsi minyak hingga 37,5 persen

• Setara dengan penghematan sekitar 17.000 hingga 87.000 barel per bulan

Angka ini menjadi krusial di tengah tekanan pasokan minyak global yang semakin ketat.

Kebijakan Diperketat Seiring Naiknya Status Krisis Energi

Sebelum penerapan sistem ganjil-genap, pemerintah Korea Selatan sebenarnya telah lebih dulu memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Sejak 24 Maret 2026, kendaraan pemerintah dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan angka terakhir pelat nomor, dengan larangan operasional pada hari kerja tertentu.

Namun, dengan meningkatnya tekanan krisis energi, kebijakan tersebut kini diperketat menjadi sistem ganjil-genap yang lebih luas.

Status Krisis Energi Naik ke Level 3

Pemerintah Korea Selatan resmi menaikkan tingkat kewaspadaan krisis keamanan pasokan minyak dari Level 2 menjadi Level 3 pada 2 April 2026.

Level ini merupakan tahap ketiga dari total empat tingkat krisis, yang menandakan kondisi pasokan energi berada dalam tekanan serius.

Kenaikan status ini menjadi dasar utama diberlakukannya kebijakan pembatasan kendaraan secara lebih ketat.

Dampak Konflik Timur Tengah Picu Krisis Minyak

Krisis bahan bakar yang dialami Korea Selatan tidak terlepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Serangan yang terjadi sejak akhir Februari memicu ketegangan besar dan berdampak langsung pada jalur distribusi energi global.

Salah satu dampak paling signifikan adalah terganggunya Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia.

Sekitar 70 persen impor minyak Korea Selatan bergantung pada jalur tersebut, sehingga gangguan distribusi langsung memengaruhi ketersediaan energi di dalam negeri.

Harga Minyak Global Naik, Pasokan Tertekan

Blokade de facto di Selat Hormuz menyebabkan terganggunya ekspor dan produksi minyak dari kawasan Teluk Persia. Kondisi ini mendorong lonjakan harga minyak dunia sekaligus memperketat pasokan.

Bagi Korea Selatan yang sangat bergantung pada impor energi, situasi ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kebutuhan domestik. (ant/nsp)