PDIP Sepakat Sistem Demokrasi Dikaji Ulang, Tapi…

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi terkait pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang meminta sistem demokrasi perlu dikaji ulang.

Hasto mengatakan gagasan yang diungkapkan oleh Bamsoet adalah gagasan yang sangat baik.

Namun, dia menilai pengkajian itu sebaiknya dilakukan setelah urusan Pemilu 2024 selesai.

“Ya suatu gagasan yang sangat baik, tapi itu nanti setelah pemilu ya,” kata dia di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2023).

Menurutnya, pengkajian ulang sistem demokrasi secara langsung itu dapat dilakukan sebelum Pemilu 2024 apabila ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kecuali ada proses-proses hukum yang kita hormati di luar ranah parpol seperti judicial review di MK,” ujarnya.

Hasto menjelaskan sistem demokrasi tersebut seharusnya diterapkan berdasarkan demokrasi Pancasila.

“Bukan berdasarkan demokrasi Barat yang terbukti menciptakan krisis,” jelas Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Bamsoet menyatakan bahwa sistem demokrasi pemilihan langsung dapat dikaji ulang oleh para akademisi.

Menurutnya, hal itu karena Pancasila mengatur musyawarah dan keterwakilan.

Bamsoet juga menyebut sistem demokrasi pemilihan langsung bisa memicu perpecahan antarbangsa.

"Saya tidak ingin demokrasi yang dianut Barat memecah belah bangsa kita. Kita perlu juga pikirkan demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Ini pekerjaan rumah buat kita bersama," ungkap Bamsoet setelah menghadiri kegiatan Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023). (saa/nsi)